Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi kebijakan pajak sebenarnya sudah berjalan sejak 1983 hingga hari ini. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi sistem perpajakan Indonesia.

Untuk saat ini, UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi episode paling anyar dari proses reformasi perpajakan yang berlangsung. Beleid ini sekaligus menjadi batu pijakan yang penting bagi kelanjutan reformasi ke depan.

"Implementasi berbagai ketentuan dalam UU HPP diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo, dikutip Sabtu (4/12/2021).

Menurut Suryo, UU HPP disusun untuk memperbaiki aturan perpajakan eksisting, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lewat aturan turunan yang sedang digodok, pemerintah juga berharap terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan melalui kebijakan pajak yang lebih adil.

Dalam webinar yang bertajuk UU HPP Series 2021: Kupas Tuntas Aspek Pajak Pertambahan Nilai tersebut, Suryo menyampaikan bahwa implementasi dalam UU HPP ini akan dilaksanakan secara bertahap.

"[Kami] mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19," tambahnya dalam webinar yang digelar oleh program studi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia.

Seperti diketahui, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi dalam 2 tahun terakhir. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap penerimaan negara. Sebagai gambaran, penerimaan pajak pada 2020 anjlok 19% dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, belanja negara terus membengkak untuk menangani dampak dari pandemi. Pengeluaran banyak dilakukan untuk menangani kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendorong masyarakat untuk dapat bertahan dengan baik.

Di tengah tantangan inilah, ujar Suryo, UU HPP menjadi tools yang tepat untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menurut Suryo, UU HPP menjadi landasan hukum dan payung kebijakan yang kuat.

Selain reformasi kebijakan, Suryo mengingatkan bahwa reformasi administrasi juga terus dilakukan. Reformasi organisasi pada sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data proses bisnis serta kerjasama kelembagaan juga tak luput dari prioritas pemerintah.

Suryo juga menyinggung terkait aturan super tax deduction yang dapat menarik lebih banyak tenaga kerja serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Suryo berharap dengan adanya insentif pajak yang diberikan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. (sap)