TINGKAT INFLASI

Inflasi Indonesia Relatif Rendah Ketimbang Negara Lain, Ini Kata BKF

Dian Kurniati | Jumat, 13 Mei 2022 | 16:00 WIB
Inflasi Indonesia Relatif Rendah Ketimbang Negara Lain, Ini Kata BKF

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu.

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebut laju inflasi Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia pada saat ini.

Febrio mengatakan kenaikan inflasi menjadi salah satu hal yang diwaspadai pemerintah di tengah tren pemulihan ekonomi. Namun, inflasi pada April 2022 yang mencapai 3,47% secara tahunan masih sesuai dengan outlook pemerintah, yaitu 3% plus minus 1%.

"Kami melihat inflasi di April dibandingkan dengan banyak negara, relatif sangat rendah," katanya, Jumat (13/5/2022).

Baca Juga:
Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Febrio menuturkan beberapa negara maju tengah mengalami lonjakan inflasi akibat membaiknya permintaan setelah pandemi Covid-19. Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina justru menimbulkan disrupsi rantai pasok sehingga berbagai harga komoditas pangan dan energi makin melambung.

Beberapa negara dengan tingkat inflasi tinggi di antaranya Rusia sebesar 16,7% pada April 2022 dan Amerika Serikat sebesar 8,3%.

Dia menilai laju inflasi di negara maju biasanya akan direspons dengan pengetatan kebijakan moneter. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar tekanan dari eksternal tersebut tidak sampai berdampak pada konsumsi dan inflasi di dalam negeri.

Baca Juga:
DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Di dalam negeri, Febrio menyebut mulai terlihat kenaikan sejumlah barang sehingga laju inflasi mengalami peningkatan. Meski demikian, tetap ada beberapa barang lain yang harganya relatif rendah seperti beras sehingga tingkat inflasi lebih terkendali.

Sejalan dengan itu, APBN akan berperan sebagai shock absorber dalam menjaga pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

"Kami terus menjaga karena kami harus memastikan daya beli masyarakat miskin dan rentan bisa dikelola dengan baik," ujar Febrio. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi