Industri Buku Perlu Diberikan Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan mengatakan industri perbukuan memerlukan dukungan yang lebih besar, mulai dari hulu sampai dengan hilir.

Anies memandang negara selama ini masih belum memberikan dukungan penuh terhadap produksi, distribusi, dan penjualan buku. Untuk itu, industri perbukuan perlu mendapatkan perlakuan pajak yang berbeda dengan sektor lainnya.

"Kegiatan yang terkait perbukuan sebisa mungkin tidak dipajaki seperti kegiatan komersial lainnya, karena ini tentang peningkatan pengetahuan, kebudayaan, dan kualitas manusia. Ini beda sekali dengan aktivitas lain," katanya, dikutip pada Minggu (27/8/2023).

Anies menuturkan insentif pajak terhadap industri perbukuan tidak akan kekurangan anggaran akibat fasilitas terhadap sektor tersebut.

"Industri ini end-to-end harus mendapat dukungan pemerintah," ujarnya.

Negara Perlu Hadir

Menurut Anies, terdapat banyak disinsentif yang harus ditanggung oleh industri buku. Oleh karena itu, negara perlu hadir untuk mengatasi masalah tersebut.

"Ada disinsentif yang cukup besar. Bayangkan, mereka [toko buku] harus berkompetisi dalam sewa mal dengan produk-produk yang punya profit lebih tinggi dan perputaran lebih besar," tuturnya.

Selain insentif pajak, Anies memandang pemerintah juga perlu memberikan dukungan atas kegiatan distribusi buku. Menurutnya, mayoritas buku dicetak di Jawa dan biaya untuk mengirimkan buku tersebut ke luar Jawa amatlah mahal.

"Membawa buku itu seberat membawa batu. Jadi negara harus memberikan insentif untuk pengiriman buku ke seluruh wilayah Indonesia. Kalau tidak, mengirim buku itu mahal sekali karena berat," katanya

Untuk menekan beban yang harus ditanggung oleh industri perbukuan, Indonesia dapat mengambil contoh ke India. Produksi buku di negara tersebut amat murah, lebih murah dibandingkan dengan biaya produksi di negara penghasil buku tersebut sendiri. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.