Indonesia Terapkan Tarif Preferensi Barang Impor dari Chile

JAKARTA, DDTCNews— Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan beleid baru yang mengatur tentang tata cara pemberian tarif bea masuk berdasarkan pada Indonesia – Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)

Tata cara tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/PMK.04/2021. Beleid ini dirilis untuk memberikan kepastian hukum dalam layanan kepabeanan atas impor barang dari Republik Chile.

“...serta mengakomodasi dinamika persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Chile,” bunyi penggalan salah satu pertimbangan PMK 80/2021, dikutip pada Jumat (16/7/2021)

Sebelumnya, pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan pada perjanjian/kesepakatan internasional, termasuk IC-CEPA diatur dalam PMK 229/2017 s.t.d.t.d. PMK 124/2019. Berdasarkan pada beleid tersebut, barang impor dari Chile dapat memperoleh tarif preferensi. Simak ‘Apa Itu Tarif Preferensi’.

Namun, tarif preferensi atas barang impor tersebut dapat dinikmati apabila memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin). Adapun rules of origin merupakan ketentuan khusus berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan suatu negara untuk menentukan negara asal barang. Simak ‘Apa itu Rules of Origin’.

Guna memenuhi rules of origin, barang yang diimpor harus memenuhi 3 ketentuan, yaitu kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), dan ketentuan prosedural (procedural provisions).

Pemenuhan syarat rules of origin dibuktikan dengan penyerahan certificate of origin (surat keterangan asal/SKA) pada saat importasi. Perincian mengenai ketentuan dan syarat untuk mendapatkan tarif preferensi dari masing-masing skema perjanjian juga dijabarkan dalam keempat beleid tersebut. Simak ‘Apa Itu Surat Keterangan Asal?’.

Perincian tarif preferensi untuk barang dari Chile ini tercantum dalam PMK mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan IC-CEPA. Adapun PMK 80/2021 ini diundangkan pada 29 Juni 2021 dan berlaku 30 hari setelahnya.

Berlakunya PMK 80/2021 sekaligus mencabut PMK 229/2017 s.t.d.t.d. PMK 124/2019. Sebelumnya, Menkeu juga menerbitkan 4 beleid baru mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan 4 perjanjian/kesepakatan internasional.

Perjanjian/kesepakatan itu meliputi Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA), Asean - Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), MoU antara Indonesia dan Palestina, serta Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Simak ‘Sri Mulyani Rilis 4 PMK Baru Soal Pengenaan Tarif Preferensi’. (kaw)