KEBIJAKAN PEMERINTAH

Indonesia Bakal Jadi Anggota BRICS? Jokowi: Kami Kaji Dahulu

Muhamad Wildan | Jumat, 25 Agustus 2023 | 10:06 WIB
Indonesia Bakal Jadi Anggota BRICS? Jokowi: Kami Kaji Dahulu

Presiden Joko Widodo. (foto: hasil tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden)

JOHANNESBURG, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia belum akan menjadi negara anggota BRICS dalam waktu dekat.

Presiden mengatakan Indonesia belum menyampaikan surat pernyataan minat (expression of interest) menjadi anggota BRICS. Menurutnya, Indonesia perlu melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

"Sampai saat ini, Indonesia belum menyampaikan surat tersebut karena kami ingin mengkaji dan mengalkulasi terlebih dahulu. Kami tidak ingin tergesa-gesa," katanya dikutip dari akun Youtube Setpres, Jumat (25/8/2023).

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Meski belum menjadi negara anggota BRICS, lanjut Jokowi, hubungan bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan 5 negara anggota BRICS sangatlah baik.

"Hubungan kami dengan 5 anggota BRICS sangat baik, terutama di bidang ekonomi," ujar Jokowi.

Sebagai informasi, BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota. BRICS sering kali dipersepsikan sebagai tandingan dari G-7 yang terdiri dari AS, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang.

Baca Juga:
Hal-Hal yang Bakal Diteliti saat WP Ajukan Pengembalian Pendahuluan

BRICS telah terbentuk pada 2006 oleh negara-negara inisiator, yaitu Brazil, Rusia, India, dan China. Adapun Afrika Selatan baru bergabung dalam BRICS pada 2010.

Sementara itu, terdapat 6 negara yang akan bergabung dengan BRICS dalam waktu dekat antara lain Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Keenam negara dimaksud akan secara resmi menjadi anggota BRICS pada 1 Januari 2024. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan