Ilustrasi.
KUALA LUMPUR, DDTCNews – Indeks komposit Kuala Lumpur (KLCI) anjlok menyusul keputusan pemerintah Malaysia menerapkan pajak atas keuntungan tidak terduga (windfall tax).
Jenis pajak baru ini akan dikenakan kepada perusahaan yang meraup untung selama pandemi Covid-19. Rencananya, windfall tax akan dikenakan pada wajib pajak badan dengan pendapatan di atas RM100 juta atau sekitar Rp345,3 miliar.
Indeks acuan FTSE Bursa Malaysia KLCI turun hingga 2,2%. Angka ini menjadikan bursa Malaysia mencatatkan penurunan kinerja terburuk di antara pasar saham Asia Pasifik awal pekan ini.
"Pajak windfall menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mencukupi belanja yang meningkat selama pandemi. Walau begitu, tak bisa kita pungkiri efeknya terhadap para perusahaan," ungkap Wellian Wiranto, ekonom dari OCBC Bank Singapura, dikutip cnbc.com, Selasa (2/11/2021).
Selain penerapan windfall tax, pemerintah Malaysia juga berencana untuk meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, dari yang semula 24% menjadi 33% di 2022. Target dari penambahan jenis pajak dan perubahan tarif ini tentu saja para perusahaan serta investor.
Pemerintah mau tak mau harus mengambil tindakan ekstrem untuk memenuhi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tahun mendatang.
Diperkirakan anggaran belanja tahun 2022 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Alokasi anggaran belanja pemerintah Malaysia pada 2022 mencapai RM332 miliar atau setara US$80 miliar.
Malaysia juga berencana untuk mulai membuka kembali negara mereka bagi para wisatawan. Ekonom dari Moody’s Analystics, Denise Cheok, mengatakan bahwa rencana tersebut akan dilaksanakan di awal 2022.
Dana moneter internasional (IMF) memprediksikan perekonomian Asia Tenggara diprediksikan akan tumbuh hingga 3,5% pada tahun ini dan 6% pada tahun depan. (tradiva sandriana/sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.