DEBAT CAPRES 2019

Indef: Isu Perpajakan Harus Dapat Tempat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 11 April 2019 | 14:54 WIB
Indef: Isu Perpajakan Harus Dapat Tempat

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi (kanan). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Isu seputar perpajakan harus mendapat tempat khusus dalam debat pamungkas pada akhir pekan ini. Getirnya kinerja perpajakan menjadi pangkal persoalan pentingnya isu ini diangkat kepada khalayak ramai.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi mengatakan isu perpajakan khususnya pajak idealnya dibahas mendalam dalam debat nanti. Pasalnya terdapat kecenderungan penurunan kinerja pungutan perpajakan dalam lima tahun terakhir.

Hal tersebut dibuktikan dengan tax ratio yang stagnan di kisaran 9% hingga 10%. Fakta ini membuat kinerja pungutan perpajakan khususnya penerimaan pajak tidak optimal dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asean.

Baca Juga:
Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

"Rasio pajak kita pernah sampai 14% sampai 15% dan sekarang tinggal sisa 9% sampai 10%. Ini tragis karena kita tidak cakap dalam mengelola aspek perpajakan," katanya dalam diskusi Indef Jelang Debat Kelima, Kamis (11/4/2019).

Selain isu soal perpajakan, Nawir juga mengharapkan isu lain untuk dibahas secara mendalam dalam debat akhir pekan nanti. Isu yang layak diangkat dalam debat nanti antara lain soal pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan isu deindustrialisasi.

Untuk isu terakhir, Nawir menekankan problematika sektor manufaktur yang akut di Indonesia. Hematnya, Indonesian terlalu cepat melompat dari sektor manufaktur kepada sektor jasa.

"Akibat deindustrialisasi ini salah satu efeknya adalah turunnya penerimaan perpajakan. Padahal sektor ini merupakan menjadi penyumbang utama penerimaan pajak yang sebesar 30%," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Rabu, 29 Januari 2025 | 10:00 WIB INPRES 1/2025

Jenis-Jenis Belanja yang Disasar Prabowo untuk Dilakukan Efisiensi

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP