PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Impor Vaksin Bukan Jaminan Ekonomi Langsung Cepat Pulih

Dian Kurniati | Jumat, 11 Desember 2020 | 15:35 WIB
Impor Vaksin Bukan Jaminan Ekonomi Langsung Cepat Pulih

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi Indonesia tidak bisa otomatis pulih walaupun telah mulai mengimpor vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Corporate Ltd.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih perlu memberikan dukungan fiskal agar sektor-sektor ekonomi bisa pulih seperti sebelum ada pandemi. Secara bersamaan, masyarakat juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan agar penularan Covid-19 tidak makin meluas.

"Meskipun sekarang ini kita sudah mengimpor vaksin, tidak berarti dalam waktu dekat Covid-19 bisa dikendalikan," katanya dalam sebuah webinar, Jumat (11/12/2020).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sri Mulyani mengatakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini masih terus bertambah, bahkan menyentuh angka 590.000 dengan 18.000 korban meninggal. Pandemi pula yang menyebabkan berbagai aktivitas ekonomi terhenti sehingga Indonesia mengalami resesi.

Pemerintah, sambungnya, akan mulai melakukan vaksinasi pada akhir tahun ini. Namun, ekonomi pada 2021 tetap akan menjadi tantangan besar sehingga pemerintah tetap mengucurkan banyak stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi, mulai dari bantuan sosial, dukungan UMKM, hingga insentif bagi dunia usaha.

Hingga 2 Desember 2020, pemerintah telah merealisasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional senilai Rp440 triliun atau 63,3% dari total pagu Rp695,2 triliun. Adapun pada tahun depan, pemerintah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional senilai Rp356,5 triliun.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Corporate Ltd, China sebelum nantinya diikuti oleh jutaan dosis vaksin lainnya. Sebelum memulai vaksinasi, saat ini, vaksin tersebut tengah dalam proses pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?