Hitungan Risiko Hilangnya Potensi Penerimaan Jika Omnibus Law Berlaku

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hasil hitungan pemerintah jika omnibus law perpajakan disahkan dan diterapkan. Ada risiko hilangnya potensi penerimaan pajak hingga Rp86 triliun.

Sri Mulyani tak mempermasalahkan potensi penerimaan yang hilang, karena basis pajak di Indonesia sudah semakin baik. Menurutnya, kehilangan potensi penerimaan karena Omnibus Law tak akan sampai mengganggu program-program pemerintah yang didanai menggunakan pajak.

“Kami sudah menghitung dampak langsungnya. Kalau [tarif] pajak berkurang, ada Rp85 triliun sampai Rp86 triliun pendapatan yang tidak akan masuk,” kata Sri Mulyani di acara Mandiri Investment Forum, Rabu (5/2/2020).

Sebelumnya, Ditjen Pajak (DJP) memproyeksi pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 20% akan memunculkan risiko potential loss penerimaan pajak senilai Rp87 triliun.

Sri Mulyani mengatakan Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya memperbaiki basis pajak agar penerimaan terus meningkat. Selain itu, program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digelar pada 2016-2017 juga dinilai mampu membantu memperbaiki basis pajak.

“Indonesia sebenarnya memiliki basis data yang terus diperbaiki. Ada data setelah tax amnesty dan pertukaran informasi dengan negara lain,” imbuhnya.

Melalui omnibus law perpajakan, sambung dia, pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang ramah untuk para wajib pajak. Apalagi, pemerintah berencana melakukan pengaturan ulang sanksi administrasi perpajakan menjadi lebih rendah.

"Kalau mereka [wajib pajak] mau tobat dan membayar pajak, kita akan hitung [potensi pajaknya]. Masih banyak orang yang bersembunyi, sehingga kami beri denda yang sedikit, biar mereka tidak takut untuk mematuhi aturan,” kata Sri Mulyani.

Saat ini, pemerintah telah menyerahkan surat presiden (surpres) beserta draf rancangan omnibus law perpajakan kepada DPR. Sebelum diberlakukan, RUU tersebut harus dibahas dan disahkan oleh DPR sesuai mekanisme yang ada. (kaw)