Hingga Senin Siang, 82,5% Satker Telah Kirim SPM Gaji ke-13 ke KPPN

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hingga Senin (10/8/2020) pukul 12.00 telah menerima ribuan surat perintah membayar (SPM) gaji ke-13.

Sri Mulyani menyatakan SPM tersebut disampaikan oleh 82,5% dari 14.000 Satker di seluruh Indonesia. Menurutnya, KPPN bahkan mulai menerima SPM pembayaran gaji ke-13 sejak 7 Agustus lalu.

"Dari seluruh satker sekitar 14.000, ini telah mengajukan SPM dan hampir semuanya sudah selesai prosesnya di KPPN," katanya melalui konferensi video, Senin (10/8/2020).

Sri Mulyani mengatakan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah nonPNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunan akan dicairkan setelah semua regulasi selesai. Jika tidak ada aral melintang, pencairan dilakukan mulai hari ini.

Pada pembayaran uang pensiun ke-13, dananya telah ditransfer kepada PT Taspen untuk kemudian didistribusikan melalui bank penyalur. Untuk gaji ke-13 PNS daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan Pemda sebagai mitranya.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.44/2020 sebagai payung hukum pembayaran gaji ke-13. Sri Mulyani lantas menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.106/PMK.05/2020 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Sementara itu, pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 pada PNS daerah akan diatur pemda melalui peraturan kepala daerah (Perkada).

Gaji ke-13 hanya akan diterima PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri golongan III ke bawah atau setara. Sementara pejabat negara termasuk presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, anggota MPR, serta pejabat eselon I dan eselon II, dikecualikan.

Komponen gaji ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/umum. Sementara pensiunan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.

Untuk calon PNS, gaji ke-13 yang diberikan meliputi 80% dari pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Gaji ke-13 tersebut diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada Juli 2020.

Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran gaji ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan senilai Rp28,5 triliun. Adapun Rp13,89 triliun di antaranya disiapkan untuk PNS di pemerintaahn daerah.

Anggaran itu terdiri atas gaji ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri pemerintah pusat senilai Rp6,73 triliun, serta pensiunan Rp7,86 triliun. Sementara untuk membayar gaji ke-13 PNS di pemerintah daerah, disiapkan anggaran Rp13,89 triliun melalui APBD.

Dia berharap gaji ke-13 tersebut dapat memenuhi kebutuhan belanja para PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan pada tahun ajaran baru sekolah, sekaligus mendorong konsumsi masyarakat.

"Diharapkan juga bisa memberi tambahan daya beli dalam memberi stimulus ekonomi sesuai dengan keinginan kita untuk mendorong ekonomi dari akibat Covid-19," ujarnya. (rig)