KINERJA PERINDUSTRIAN

Hilirisasi Industri Dikebut, Paket Kombo Insentif Fiskal Disiapkan

Dian Kurniati | Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:45 WIB
Hilirisasi Industri Dikebut, Paket Kombo Insentif Fiskal Disiapkan

Acara groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, di KEK Gresik, Jatim, Selasa (12/10/2021). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyiapkan beragam insentif untuk mendukung hilirisasi industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan insentif yang diberikan terdiri dari fiskal dan nonfiskal.

Yang terbaru, berbagai insentif tersebut diberikan untuk pengembangan Kawasan Industri JIIPE Gresik sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dan para tenant yang bakal beroperasi di sana, termasuk smelter PT. Freeport Indonesia.

"Status KEK yang dimiliki KI JIIPE Gresik juga memberikan tambahan fasilitas bagi tenant yang memiliki nilai tambah tinggi, antara lain kesiapan infrastruktur dan insentif fiskal maupun nonfiskal di dalam KEK," katanya dikutip Rabu (13/10/2021).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Agus mengatakan insentif fiskal yang diberikan di antaranya pengurangan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) tidak dipungut atau dibebaskan, pembebasan bea masuk, serta tidak dipungutnya pajak dalam rangka impor. Sementara dari sisi nonfiskal, para tenant di KEK akan dipermudah dalam hal ketenagakerjaan, keimigrasian, dan lain sebagainya.

JIIPE Gresik ditetapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah (PP) 71/2021. PT Freeport Indonesia sebagai salah satu tenant di dalam kawasan industri tersebut berencana melakukan pembangunan smelter untuk hilirisasi dan pemurnian mineral yang bernilai tambah tinggi.

Agus menyebut KEK JIIPE Gresik menjadi kawasan terintegrasi pertama di Indonesia, dengan total area 3.000 hektare yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan multiguna, kota komersial, serta perumahan. JIIPE Gresik juga akan menjadi salah satu hub industri paling strategis di Indonesia dan Asia Pasifik.

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Menurutnya, pemerintah akan mendukung munculnya kawasan-kawasan industri baru di berbagai daerah sehingga memberikan multiplier effect pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai insentif fiskal dan nonfiskal juga terus diberikan agar hilirisasi industri semakin kuat.

"Kementerian Perindustrian terus mendukung dan mendorong tumbuhnya kawasan industri berstatus KEK ke seluruh penjuru NKRI dalam rangka mempercepat penyebaran dan pemerataan industri nasional," ujar Agus. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja