Hasil Audit BPK: Pencairan Restitusi Pajak Bermasalah

JAKARTA, DDTCNews - Kabar mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 menghiasi media nasional pagi ini, Rabu (6/6). Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP tersebut mengungkapkan proses pencairan restitusi syarat akan kejanggalan.

Dalam audit tersebut, BPK menemukan praktik pemberian restitusi pajak belum dikompensasikan dengan piutang pajak. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, terutama Pasal 5 ayat 1 pembayaran restitusi pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang administrasikan di KPP domisili atau KPP lainnya.

Kabar lainnya mengenai upaya pemerintah dalam memperkecil angka defisit anggaran 2019 serta pengenaan cukai rokok elektrik. Berikut ringkasan selengkapnya:

• Pencairan Restitusi Pajak Bermasalah:

Jika berpijak pada temuan BPK, praktik pencairan restitusi yang tanpa menghitung kompensasi piutang pajak melanggar ketentuan PMK 16/2011. Total pencairan restiusi pajak yang tak dikompensasikan dengan piutang pajak sebanyak Rp364,6 miliar. Sementara itu, total restitusi pajak tahun 2017 Rp111,1 triliun.Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak mengakui bahwa temuan ini merupakan kelalaian administrasi dalam proses pencairan restitusi pajak. Dia menyatakan akan menindaklanjuti temuan BPK ini.

• Pemerintah Perkecil Defisit APBN 2019

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkecil defisit anggaran pada tahun depan dalam rangka mengantisipasi risiko global. Defisit anggaran akan dikelola dalam kisaran 1,6%-1,9% terhadap PDB atau lebih rendah dari defisit APBN 2018 sebesar 2,19% dari PDB.

• Cukai Rokok Elektrik Tak Ganggu Industri

Pengenaan cukai untuk rokok elektrik yang bakal berlaku mulai 1 Juli diyakini tidak akan memukul industri pengolahan tembakau. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan bahan baku cairan rokok elektrik atau vape berasal dari berbagai macam seperti ekstrak buah dan tumbuhan, termasuk tembakau dan juga bahan kimia untuk aroma. Menurutnya, yang menggunakan bahan tembakau ada tetapi kecil, sehingga dampaknya ke industri tembakau tidak akan besar.

• OSS Dirilis Sebelum Lebaran

Seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala BKPM Thomas Lembong, Senin (5/6), pemerintah akhirnya kembali membuat target untuk merilis online single submission (OSS) sebelum libur Lebaran pekan depan. Darmin menyebut setelah melakukan penambahan satu ayat baru dalam PP OSS tentang pengambil alihan wewenang organisasi sementara dari BKPM ke Indonesia National Single Window (INSW), semestinya PP sudah bisa dirilis mulai Selasa (5/6). (Amu)