PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Harta Tak Diungkap Riskan Kena Sanksi, DJP: Kesempatan PPS Masih Ada

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 Juni 2022 | 15:00 WIB
Harta Tak Diungkap Riskan Kena Sanksi, DJP: Kesempatan PPS Masih Ada

Seorang warga (kiri) berkonsultasi untuk mendaftar pajak di stan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat dan Maluku (Papabrama), Mall Jayapura, Papua, Jumat (24/6/2022). ANTARA FOTO/Indrayadi TH/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) makin gencar melakukan sosialisasi program pengungkapkan sukarela (PPS). Kebijakan ini akan berakhir 2 hari lagi, yakni 30 Juni 2022.

Melalui unggahan di media sosial, otoritas mengingatkan wajib pajak bahwa PPS memberikan peluang bagi wajib pajak untuk terhindari dari sanksi administrasi atas harta yang belum diungkapkan dengan benar. Karenanya, DJP mengajak wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya melalui PPS yang segera berakhir.

"Melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Dengan mengikuti PPS wajib pajak tidak terkena sanksi berupa PPh final sebesar 30% ditambah sanksi sebesar 200% dari harta bersih tambahan," cuit DJP melalui akun @DitjenPajakRI, Selasa (28/6/2022).

Baca Juga:
Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Seperti diketahui, PPS yang sudah berlangsung sejak 1 Januari 2022 ini memberi kesempatan bagi wajib pajak ntuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.

Ada 2 skema kebijakan yang ditawarkan melalui PPS. Skema kebijakan I untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Sementara itu, skema kebijakan II diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan harta pada 2016-2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Baca Juga:
Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

"Kesempatan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela masih ada," kata DJP.

Sebelumnya, otoritas juga menyampaikan ada konsekuensi bagi wajib pajak yang sebenarnya masuk kriteria sebagai peserta kebijakan I PPS tetapi memilih tidak ikut.

Konsekuensi serupa juga berlaku bagi peserta kebijakan I PPS yang tidak mengungkapkan hartanya secara menyeluruh. Maksudnya, masih ada harta yang belum diungkap baik melalui program Tax Amnesty 2016-2017 atau PPS saat ini.

Baca Juga:
DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak mengatur atas penghasilan yang belum atau diungkapkan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Kemudian, tarif PPh akan dikenakan sebesar 30% untuk wajib pajak orang pribadi atau 25% untuk wajib pajak badan. Besaran tarif ini tentu lebih besar dibandingkan dengan tarif PPh final saat mengikuti skema kebijakan I PPS, yakni 6%, 8%, atau 11%. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha

Senin, 03 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara