APBN 2022

Harga Minyak Mentah Melonjak, Realisasi Belanja Subsidi Naik 75 Persen

Muhamad Wildan | Selasa, 29 Maret 2022 | 16:30 WIB
Harga Minyak Mentah Melonjak, Realisasi Belanja Subsidi Naik 75 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) tercatat sudah melambung jauh di atas asumsi harga ICP pada APBN 2022.

Pada APBN 2022, harga ICP diperkirakan US$63 per barel. Namun, per akhir Februari 2022, harga ICP sudah mencapai US$95,72 per barel. Kondisi tersebut dipandang bakal menimbulkan implikasi terhadap penerimaan dan juga belanja.

"Ini jauh lebih tinggi. Ada konsekuensi terhadap penerimaan, tetapi juga akan ada konsekuensi dari subsidi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Selasa (29/3/2022).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Untuk diketahui, per Februari 2022, belanja subsidi yang digelontorkan pemerintah sudah mencapai Rp21,65 triliun, naik 75% dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi per Februari 2021 senilai Rp12,35 triliun.

Secara lebih terperinci, subsidi yang dibayar tahun ini senilai Rp11,48 triliun, sedangkan kompensasi atas subsidi tahun 2021 sejumlah Rp10,17 triliun. Menurut menkeu, nilai kompensasi tersebut cukup signifikan.

"[Tahun lalu] Tidak ada perubahan harga BBM, tidak ada perubahan harga listrik, bahkan banyak masyarakat yang masih mendapatkan diskon listrik. Dampaknya adalah kenaikan yang sangat signifikan terhadap kompensasi kurang bayar kita," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Sementara itu, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata menuturkan belanja subsidi bakal meningkat apabila pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga BBM seiring dengan harga ICP dan komoditas-komoditas energi lainnya yang terus meningkat.

Terlebih, konsumsi masyarakat terhadap BBM saat ini juga mulai beranjak naik seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat.

"Artinya penggunaan BBM juga akan meningkat bila dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Kami akan mencermati dampak kenaikan harga minyak ini, tentu respons tetap memperhatikan stabilitas perekonomian kita," tuturnya.

Apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga, lanjut Isa, tambahan bantuan sosial akan menjadi pilihan alternatif untuk menjaga daya beli masyarakat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN