KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras Lompat 5,44 Persen dalam Sebulan, Ini Upaya Pemerintah

Muhamad Wildan | Selasa, 27 Februari 2024 | 11:45 WIB
Harga Beras Lompat 5,44 Persen dalam Sebulan, Ini Upaya Pemerintah

Warga antre membeli beras saat operasi pasar murah khusus beras di Kantor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (26/2/2024). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras telah melonjak 5,44% dalam waktu sebulan.

Pada pekan keempat Februari 2024, rata-rata harga beras nasional tercatat mencapai Rp15.387 per kilogram, lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata harga pada Januari 2024 yang hanya senilai Rp14.593 per kilogram.

"Kalau kita lihat secara spasial, di beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa masih mengalami kenaikan beras yang cukup tinggi, kisaran 10% sampai 30%," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, dikutip Selasa (27/2/2024).

Baca Juga:
Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Secara umum, kenaikan harga beras tercatat terjadi di 268 kabupaten/kota. Hanya ada 56 kabupaten/kota yang mencatatkan penurunan harga beras.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pun mengatakan pihaknya akan terus melakukan stabilisasi agar harga di level konsumen dapat ditekan pada Ramadan bulan depan.

Menurutnya, harga akan berangsur turun seiring dengan musim panen. Arief mengatakan harga gabah di beberapa lokasi sudah mencapai Rp7.600 per kilogram. Bahkan, harga gabah di Sumatera Selatan sudah lebih rendah dari Rp7.000 per kilogram.

Baca Juga:
BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

"Harga beras itu apa kata harga gabah. Beras yang ada di pasar yang harganya di bawah itu adalah beras intervensi dari pemerintah. Jadi kalau harga gabah saat ini berangsur turun, artinya harga beras pasti akan terkoreksi. Namun, Bapak Presiden menyampaikan bahwa nilai tukar petani itu harus dijaga. Jangan sampai nanti harganya drop signifikan sampai di bawah dari harga pokok produksi," ujar Arief.

Guna mengamankan stok beras pada Ramadan, Arief mengatakan pihaknya akan mendistribusikan stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Pada Januari-Februari 2024, tercatat sudah ada 7.596 ton beras SPHP yang dikucurkan ke pasar retail modern.

Stok beras juga akan terus ditambah lewat impor. Arief mengatakan pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. "Tahun ini sudah masuk 500.000 ton dan akan masuk lagi 500.000 ton. Selain itu, kita terus berharap panen di Maret nanti bisa tercapai 3,5 juta ton agar kita bisa serap," ujar Arief. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 12:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Senin, 07 Oktober 2024 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Klaim Airlangga Soal Inflasi Rendah: Berdampak Bagus untuk Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja