Harga Batu Bara dan Minyak Mentah Turun, Kinerja PNBP Melempem

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp383,8 triliun hingga Agustus 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan realisasi tersebut sudah mencapai 78% dari target Rp492 triliun. Menurutnya, capaian ini terkontraksi sebesar 4,8% sejalan dengan moderasi harga komoditas dan penurunan lifting minyak bumi.

"Penurunan harga minyak mentah Indonesia dan berkurangnya lifting minyak bumi serta moderasi harga batubara acuan menjadi faktor-faktor dominan yang menekan capaian PNBP," katanya, dikutip pada Rabu (25/9/2024).

Thomas menuturkan realisasi PNBP SDA migas senilai Rp73,1 triliun atau 66,3% dari target APBN. Realisasi ini turun 5,1%, terutama disebabkan penurunan ICP dan lifting minyak bumi. Adapun ICP yang menurun disebabkan permintaan minyak mentah global yang turun.

Sementara itu, penurunan lifting minyak bumi disebabkan penurunan tingkat alamiah sumber migas, sejalan dengan fasilitas produksi migas yang sudah tua.

Selanjutnya, realisasi PNBP SDA nonmigas senilai Rp78,4 triliun, atau 80,4% dari target APBN. Realisasi PNBP ini turun 19,5% akibat penurunan pendapatan sektor minerba.

Khusus dari sektor minerba, realisasi PNBP turun 21,5% karena penurunan harga batu bara. Meski begitu, sektor kehutanan, sektor perikanan, dan sektor panas bumi menunjukkan kinerja positif dan kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama 2023.

Thomas menyebut PNBP sektor kehutanan tumbuh 16% karena adanya pembayaran dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan. Untuk realisasi PNBP dari sektor kelautan dan perikanan, tumbuh 295,9% sebagai dampak peningkatan volume produksi kapal perikanan.

Setelahnya, realisasi PNBP lainnya senilai Rp97,9 triliun atau 85% dari target APBN. Penerimaan ini terkontraksi 10,4% terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batu bara.

Selain itu, ada efek penurunan PNBP kementerian/lembaga, terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kemenkominfo.

Terkait dengan PNBP dari kekayaan negara dipisahkan (KND), Thomas menjelaskan realisasinya mencapai Rp70,3 triliun atau 81,9% dari target APBN. PNBP KND tumbuh 7,4% yang utamanya ditopang oleh pembayaran dividen bank Himbara untuk tahun buku 2023.

Sementara itu, realisasi PNBP BLU mencapai Rp64,2 triliun atau 77,0% dari target APBN. Kinerja ini tumbuh 18,8%, terutama dari pendapatan nonkelapa sawit, pelayanan rumah sakit, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

Berbanding terbalik, pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit, kembali mengalami kontraksi sebesar 14,3% sebagai dampak penurunan rata-rata harga referensi CPO sebesar 5,4%.

"Pendapatan kekayaan negara dipisahkan dan badan layanan umum masih menjadi kontributor utama yang mendorong capaian PNBP hingga Agustus 2024," ujar Thomas. (rig)