INGGRIS

Hadapi Perubahan Iklim, Negara-negara Ini Kaji Pajak Daging

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Desember 2017 | 10:33 WIB
Hadapi Perubahan Iklim, Negara-negara Ini Kaji Pajak Daging

LONDON, DDTCNews – Isu perubahan iklim global membuat beberapa negara memutar cara untuk mengurangi emisi yang akan mempercepat perubahan iklim. Salah satunya adalah menerapkan pajak pada produksi daging.

Hal ini diungkapkan oleh lembaga analis investasi di bidang peternakan (FAIRR) yang berbasis di London, Senin (11/12). FAIRR merilis laporan di mana ada beberapa negara tengah menjajaki kemungkinan penerapan pajak pada produksi daging. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencapai target emisi yan ditetapkan dalam Kesepakatan Iklim Paris.

“Investor mulai mempertimbangkan risiko iklim dalam bisnis mereka. Ini sedikit bisa diterima sekarang karena kita perlu menangani produksi dan konsumsi ternak untuk memenuhi batas pemanasan global 2 derajat itu,” kata analis FAIRR, Rosie Wardle dilansir bloomberg.com, Senin (11/12).

Baca Juga:
Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut menyebutkan beberapa negara tengah membahas wacana pembuatan aturan pajak terkait industri perternakan dalam dua tahun terakhir. Mereka antara lain Denmark, Jerman, Tiongkok dan Swedia yang tengah aktif menjajaki penerapan pajak daging meski mendapat perlawanan kuat dari industri peternakan di dalam negerinya.

Wacana pajak daging ini berasal dari data emisi gas rumah kaca yang disumbang oleh industri peternakan sekitar 14,5% dari total emisi global. Selain itu, proyeksi konsumsi daging global akan naik sebesar 73% dalam 50 tahun ke depan. Kenaikan ini dikonfirmasi dengan meningkatnya permintaan daging dari negara industri baru seperti India dan Tiongkok.

“Daging dapat mengalami nasib yang sama seperti tembakau, karbon dan gula, yang saat ini sudah dikenai pajak,” papar Rosie.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Rencana penerapan pajak daging ini sebagai salah satu usaha menekan biaya kesehatan dan lingkungan yang diprediksi akan membengkak hingga 1,6 triliun dolar AS pada tahun 2050. Selain itu, pajak daging adalah bagian dari resolusi kesepakatan Iklim Paris poin pertama, yakni upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni di bawah 2 derajat Celcius.

Bila jadi diterapkan maka pajak daging akan bergabung dengan komoditas lain yang sudah dikenai pajak. Pajak gula diterapkan di Amerika Serikat dan Meksiko untuk memerangi obesitas dan pajak karbon yang sudah diterapkan di sebagian besar negara Uni Eropa. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jumat, 09 Agustus 2024 | 16:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:30 WIB SEJARAH PAJAK DUNIA

Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN