KEPATUHAN PAJAK

Gojek Bakal Setor Data ke DJP, Mitra Usaha Diminta Buat NPWP

Redaksi DDTCNews | Senin, 03 Mei 2021 | 16:45 WIB
Gojek Bakal Setor Data ke DJP, Mitra Usaha Diminta Buat NPWP

Pemberitahuan Gojek kepada mitra usaha melalui e-mail.  

JAKARTA, DDTCNews – Guna mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan para mitra usaha, Gojek mengirimkan surat pemberitahuan kepada mitra usaha untuk melengkapi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 6 Mei 2021.

Berdasarkan tangkapan layar e-mail Gojek yang dikirimkan kepada mitra usaha, perusahaan penyedia layanan transportasi akan mengirimkan data mitra kepada Ditjen Pajak guna menindaklanjuti imbauan pemerintah kepada Gojek untuk mendukung kewajiban perpajakan mitra usaha.

"Bagi mitra yang belum mempunyai NPWP, Anda dapat memilih tarif pajak penghasilan dengan mengisi formulir sampai dengan 6 Mei 2021," tulis Gojek dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (3/5/2021).

Baca Juga:
Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Gojek memberikan ilustrasi pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 terkait dengan fasilitas PPh final UMKM 0,5% dan skema PPh dengan rezim normal berdasarkan UU PPh Pasal 17.

Apabila mitra usaha memilih opsi menggunakan rezim PPh final 0,5% seperti yang diatur dalam PP No.23/2018, mekanisme perhitungan berdasarkan omzet usaha dikalikan 0,5%. Jika memilih rezim normal maka berlaku mekanisme penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

"Jika hingga 6 Mei 2021, Anda tidak memberikan pilihan maka status perpajakan Anda adalah pilihan pertama yaitu tarif pajak final PP No. 23/2018," sebut Gojek.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Gojek memberikan empat catatan tambahan perihal imbauan mitra usaha dalam melengkapi dokumen NPWP. Pertama, mitra usaha Gojek yang telah memilih opsi kedua yaitu rezim PPh normal tak dapat mengganti pilihan menjadi pilihan 1 yaitu skema PPh final UMKM 0,5%.

Kedua, Gojek menegaskan tidak melakukan pemotongan PPh kepada mitra usaha. Mekanisme pemenuhan kewajiban PPh mitra usaha dilakukan secara mandiri berdasarkan sistem self assessment perpajakan.

Ketiga, Gojek akan mengirimkan pesan aplikasi selanjutnya yang berisi informasi status pembuatan NPWP atau hasil verifikasi NPWP mitra usaha. Keempat, bagi mitra yang sudah memiliki NPWP tidak perlu mengisi formulir pilihan perpajakan.

"Bagi yang sudah memiliki NPWP tidak perlu mengisi formulir,' jelas Gojek. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

04 Mei 2021 | 17:02 WIB

Koordinasi antara wajib pajak dan otoritas pajak seperti ini perlu dilakukan agar bisa menjangkau lebih banyak wajib pajak baru lagi. Gojek yang menjadi platform mewadahi berbagai UMKM, tentunya dapat memberikan data/informasi bagi DJP sehingga sosialisasi lebih optimal dalam menjangkau wajib pajak baru.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis