Giliran Filipina Ingin Tarif PPh Badan Turun ke 20%

MANILA, DDTCNews—Departemen Keuangan Filipina mendorong pengesahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Rasionalisasi Insentif (Citira) untuk menarik investor dan menghidupkan kembali ekonomi yang dilanda pandemi virus Corona.

Menteri Keuangan Filipina Carlos Dominguez III mengatakan UU tersebut akan mencari pengurangan PPh badan dari yang selama ini berlaku 30% turun menjadi 20% selama 10 tahun. Pada saat yang bersamaan, sistem insentif pajak juga akan dirasionalisasi.

“Ini akan melibatkan pengesahan mendesak Citira atau paket dua dari Program Reformasi Pajak Komprehensif, yang sekarang kami usulkan untuk memasukkan pajak fleksibel dan insentif nontax, sehingga kami dapat menargetkan perusahaan tertentu,” katanya di Manila, Rabu (5/5/2020).

Menkeu Carlos mengatakan telah mengajukan hal itu dalam pertemuan dengan Presiden Duterte dan pejabat tinggi lainnya pada Senin malam (11/5/2020). Ia mengusulkan beberapa prioritas ekonomi sebagai bagian dari program pemulihan Filipina yang bergulat dengan pandemi Covid-19.

Ia menekankan bagian mendesak dari Citira, atau paket kedua program reformasi pajak komprehensif ini, sangat penting dalam menarik investor asing yang mencari potensi ekonomi yang tangguh dengan pertumbuhan tinggi seperti Filipina.

Carlos meminta dukungan Presiden Duterte mengesahkan RUU PPh dan Rasionalisasi Insentif itu segera sebelum Kongres menunda sidang pada 3 Juni 2020. Duterte sendiri sudah menyerahkan RUU tersebut ke parlemen Filipina Maret lalu.

Presiden Senat Filipina Vicente Sotto III mengatakan dalam situasi yang mendesak ini Senat akan memberikan upaya terbaik untuk menyetujui Citira sebelum ditunda pada Juni. Namun, seperti dilansir thestar.com.my, ia mengakui beberapa rekannya prihatin tentang tindakan tersebut.

Pemimpin Minoritas Senat Franklin Drilon mengatakan mendukung RUU reformasi pajak secara umum. Menurutnya, rasionalisasi insentif yang diusulkan sebenarnya berarti mengurangi tunjangan yang dinikmati beberapa perusahaan. “Para senator akan terbagi dalam masalah ini,” katanya.

Senator Juan Edgardo Angara, yang memimpin Komite Keuangan Senat, mengatakan Filipina harus melihat apa yang dilakukan negara-negara tetangga mengenai investor. Perspektif ini tidak boleh dilupakan dalam menetapkan kebijakan tentang tarif PPh badan. (Bsi)