KOTA MALANG

Genjot Setoran, BP2D Malang Buka Stan di Bus Roadshow KPK

Redaksi DDTCNews | Minggu, 08 September 2019 | 16:31 WIB
Genjot Setoran, BP2D Malang Buka Stan di Bus Roadshow KPK

MALANG, DDTCNews—Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Jawa Timur, turut membuka stan pelayanan guna memeriahkan Bus Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk Jelajah Negeri Bangun AntiKorupsi di Malang.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengatakan dalam acara ini BP2D juga bekerja sama dengan penyidik (PPNS) Pemerintah Kota Malang dan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Polres Malang Kota dan Kejaksaan Negeri Malang untuk melakukan pemeriksaan gabungan di lokasi.

“Kami berharap partisipasi dalam jemput bola kali ini bisa bermanfaat bagi warga Kota Malang, utamanya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," ujarnya, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Melalui acara ini wajib pajak dapat memperoleh informasi tentang 9 jenis pajak daerah serta edukasi pajak daerah lainnya. Selain itu, wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran pajak secara langsung di lokasi.

Ade berharap partisipasi BP2D kali ini dapat bermanfaat bagi warga Kota Malang utamanya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Adapun partisipasi BP2D ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mendorong efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas petugas pajak dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat mewujudkan semangat anti korupsi

Baca Juga:
Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Lebih lanjut Ade menjelaskan acara ini sekaligus dapat menjadi peringatan bagi wajib pajak di Kota Malang yang masih tidak patuh. Sebab, saat ini BP2D Kota Malang mendapat dukungan penuh dari KPK guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

Bahkan, Ade berujar KPK siap mensupervisi Pemerintah Kota Malang dalam pemungutan pajak daerah. Menurutnya rencana, dukungan KPK tersebut menjadi angin segar bagi Pemerintah Kota Malang terutama BP2D.

Pasalnya, pendampingan dari KPK itu membuat tim BP2D Kota Malang akan memiliki kekuatan lebih dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, target pajak Kota Malang yang berkisar Rp1 triliun dapat lebih mudah tercapai

”KPK siap mensupervisi Pemkot Malang dalam peningkatan pemungutan pajak, Hal ini yang jelas akan membuat tim kami semangat menjalankan tugas di lapangan. Jadi, kami imbau bagi wajib pajak agar lebih tertib lagi,” ujar Ade, seperti dilansir radarmalang.id. (MG-nor/Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha