Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Ajukan Revisi UU Pajak

VIENTIANE, DDTCNews—Pemerintah Laos mengajukan proposal untuk merevisi Undang-Undang Pajak kepada parlemen dalam rangka memastikan pengumpulan pajak yang akurat dan lengkap.

Menteri Keuangan Somdy Douangdy mengatakan revisi itu diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi perpajakan. Revisi ini juga untuk menghadirkan penegakan hukum yang lebih efisien.

"UU Pajak memainkan peran penting dan merupakan alat dalam pengumpulan pendapatan negara. Seiring waktu, UU ini juga berkontribusi pada rencana pembangunan sosial ekonomi nasional,” katanya, dikutip Rabu (1/7/2020).

Somdy menjelaskan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara. Dari pajak yang terkumpul, lanjutnya, pemerintah dapat meningkatkan anggaran belanja guna memperkuat pembangunan sosial ekonomi nasional.

Revisi UU Pajak ini juga diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri, memastikan operasi bisnis yang efektif, mempromosikan hasil produksi, dan meningkatkan integrasi antara komunitas regional dan internasional.

"UU memerlukan revisi karena beberapa pasal tertentu tidak cukup spesifik sehingga dapat memberikan celah untuk keuntungan pribadi dan hal yang tidak diinginkan lainnya," ujar Somdy dikutip dari Phnompenhpost.

Dia meyakini revisi undang-undang tidak hanya memungkinkan kompatibilitas yang lebih besar dengan mitra perjanjian internasional, tetapi juga membuat hubungan yang lebih dekat antara sektor bisnis dan otoritas pendapatan.

Selain itu, ia juga optimistis revisi UU Pajak akan berkontribusi pada reformasi sektor keuangan hingga 2030 dan mendukung rencana pengembangan strategis sektor keuangan hingga 2025.

Pada 2019, pendapatan yang dikumpulkan dari sektor pajak dan bea cukai menyumbang 29,1% dari total pendapatan negara di dalam negeri. Realisasi pendapatan perpajakan itu juga sekitar 4,4% dari produk domestik bruto (PDB). (rig)