Gelar Workshop Transfer Pricing, DJP Undang Pengusaha Jepang

JAKARTA, DDTCNews – Besarnya nilai investasi perusahaan Jepang di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Persoalan penghitungan beban pajak perusahaaan multinasional kerap kali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan.

Menanggapi persoalan tersebut, Ditjen Pajak menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam penyelenggaraan workshop transfer pricing. Serangkaian kegiatan ini digelar pada 5-9 Maret 2018 di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta.

"Workshop ini kita ingin menunjukan bahwa peraturan yang ada di Indonesia itu in line dengan ketentuan internasional. Kami ingin mendorong iklim kepastian dalam berusaha di Indonesia," kata Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan Ditjen Pajak Edward Hamonangan Sianipar, Jumat (9/3).

Untuk memberikan kepastian dalam berinvestasi tersebut, Ditjen Pajak mengharapkan adanya kesamaan persepsi dalam urusan perpajakan dengan perusahaan asal Jepang. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa pajak khususnya yang berhubungan dengan transfer pricing.

"Ditjen Pajak akan mengembangkan advance pricing agreement (APA) dalam penentuan harga transfer. Nanti ada kesepakatan di depan dan ini dilakukan melalui skema mutual agreement procedure (MAP)," papar Edward.

Dia menjelaskan skema APA sudah mulai diterapkan secara bertahap sejak 2015, dengan payung hukum PMK No 7/2015 tentang tata cara pembentukan pelaksanaan harga transfer. Namun, masih diperlukan perbaikan untuk mengamankan penerimaan negara dari penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (BEPS) serta mencegah pajak ganda bagi pelaku usaha.

"Direktorat Perpajakan Internasional ini kan baru dan mau dikembangkan terus, maka harapannya ke depan setelah dua hingga tiga tahun kita punya pengalaman mengurus APA dan melakukan MAP yang merupakan sarananya mitra perjanjian atau perundingan," jelasnya.

Secara umum, berdasarkan catatan DDTCNews, wajib pajak di Indonesia memiliki tiga alternatif sarana yang dapat dipergunakan untuk menghadapi sengketa terkait dengan koreksi transfer pricing akibat perbedaan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arms’ length principle).

(Baca: Pilih Banding, MAP, atau APA?)

Ketiga alternatif sarana itu adalah mengajukan prosedur persetujuan bersama (MAP), menempuh kesepakatan harga transfer (APA) atau mengajukan banding ke Pengadilan Pajak hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Penggunaan MAP didasarkan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Sementara APA dan banding adalah upaya unilateral/ sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan P3B. Dua alternatif tersebut adalah sarana yang diberikan oleh hukum domestik yang berlaku di Indonesia. (Amu)