CHINA

Gara-gara Virus Corona, Setoran Pajak Cuma Tumbuh 1%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Februari 2020 | 20:46 WIB
Gara-gara Virus Corona, Setoran Pajak Cuma Tumbuh 1%

BEIJING, DDTCNews—Ekspansi fiskal China melambat pada 2019 dengan penurunan tajam pada penerimaan pajak di tengah pemotongan pajak dan biaya besar-besaran yang dikeluarkan negara itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Data dari Kementerian Keuangan China menunjukkan pendapatan fiskal 2019 naik 3,8% secara tahunan menjadi RMB19,04 triliun atau setara dengan US$2,72 triliun. Laju pertumbuhan itu jatuh melambat dari capaian 2018 yang tumbuh 6,2%.

Kementerian Keuangan China mengaitkan perlambatan itu dengan kebijakan negara memangkas pajak dan biaya untuk mengatasi bencana akibat virus corona, yang diperkirakan mencapai RMB2,3 triliun. Pemotongan pajak dan biaya itu akan menguntungkan industri manufaktur dan usaha kecil.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

“Adapun penerimaan pajak China mencapai RMB15,8 triliun, hanya naik 1% secara tahunan. Sebelumnya pada 2018 penerimaan pajak China meningkat 8,3%,” ungkap data tersebut, seperti dilansir di Beijing, Senin (10/2/2020).

Penerimaan pajak pertambahan nilai, sumber pendapatan fiskal terbesar di negara itu, naik 1,3% secara tahunan, dari tahun sebelumnya tumbuh 9,1%. Ini merupakan pertumbuhan penerimaan pajak terendah China sejak 1980-an..

Secara keseluruhan, seperti dilansir xinhuanet.com, pemerintah pusat mengumpulkan RMB8,93 triliun pendapatan fiskal, atau naik 4,5% secara tahunan. Sementara itu, pemerintah daerah mengumpulkan RMB10,11 triliun, naik 3,2%.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Kementerian Keuangan mengatakan negara itu akan terus mengonsolidasikan dan memperluas pengaruh kebijakan pengurangan pajak dan biaya pada 2020, terutama untuk membantu mengurangi dampak dari wabah virus corona baru pada ekonominya.

Data Senin itu juga menunjukkan pengeluaran fiskal negara itu pada 2019 naik 8,1% menjadi RMB23,89 triliun. Negara tersebut meningkatkan input dalam pengentasan kemiskinan, inovasi teknologi, perlindungan lingkungan serta sektor pertanian.

Dalam tensi yang lebih rendah, pukulan fiskal seperti China ini juga dialami sejumlah negara tetangganya yang juga terpapar bencana akibat virus corona, seperti Thailand, VIetnam, Korea Selatan, Jepang, SIngapura, dan Malaysia. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi