Gandeng 3 BUMN Lagi, DJP Dapat Data untuk Uji Kepatuhan Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menambah daftar badan usaha milik negara (BUMN) yang menjalin kerja sama integrasi data perpajakan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan integrasi data perpajakan dengan BUMN sejatinya merupakan skema kerja sama multifungsi. Menurutnya, baik DJP maupun perusahaan pelat merah sama-sama diuntungkan dengan adanya kerja sama ini.

“Integrasi data perpajakan ini tidak hanya memberikan makna dan manfaat untuk DJP tapi juga untuk wajib pajak BUMN," katanya, Selasa (10/11/2020).

Untuk BUMN, sambung Suryo, kerja sama ini menjadi pondasi untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi kegiatan bisnis. Kolaborasi ini menjadi cara DJP untuk memudahkan administrasi pajak BUMN dengan basis teknologi informasi.

Menurutnya, BUMN sering kali dihadapkan pada beban administrasi yang tidak perlu saat melakukan kewajiban pajaknya. Melalui integrasi data perpajakan, Suryo mengharapkan kesalahan administrasi bisa dihilangkan karena otoritas telah mendapatkan data secara langsung atau real time saat perusahaan melakukan transaksi.

"Dengan kolaborasi ini minimal bisa tekan ongkos perusahaan untuk patuh,” terangnya.

Sementara itu, dari sisi otoritas, dengan adanya integrasi data ini akan menambah koleksi data otoritas pajak. Suryo menjelaskan terdapat 2 kegunaan dari data yang didapat DJP melalui skema integrasi data perpajakan dengan BUMN.

Pertama, otoritas bisa menekan potensi terjadinya sengketa atau penerbitan sanksi administrasi bagi perusahaan pelat merah saat menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kedua, basis data tersebut menjadi modal DJP dalam melakukan pengawasan kepada rekanan bisnis BUMN.

Suryo menyebut program integrasi data menjadi langkah strategis DJP dalam urusan menguji kepatuhan pajak pelaku usaha BUMN dan rekanan bisnisnya. Pasalnya, jika bisa menjaring seluruh BUMN ikut serta dalam program integrasi data maka otoritas akan mendapatkan potret kegiatan ekonomi BUMN yang menyumbang 40% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Dengan semakin bertambahnya BUMN yang bergabung dalam integrasi data maka ini akan menjadi PR [pekerjaan rumah] DJP, bagaimana kami melakukan tugas dalam mengelola data dan informasi dalam rangka uji kepatuhan wajib pajak," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kali ini, DJP menjalin kerja sama integrasi data perpajakan dengan PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), dan PT Pelindo IV (Persero). Simak artikel ‘Integrasi Data Perpajakan, Giliran 3 BUMN Ini yang Digandeng DJP’. (kaw)