Gagal Daftar NPWP karena Email Pernah Dipakai, DJP Sarankan Solusi Ini

JAKARTA, DDTCNews - Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini lebih mudah dilakukan lewat saluran online, yakni ereg.pajak.go.id. Dengan begitu, wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi kantor pajak untuk memiliki NPWP.

Namun, ada kalanya wajib pajak menemui kendala saat mendaftar NPWP daring ini. Seorang wajib pajak misalnya, mengadu lewat kanal media sosial kepada akun @kring_pajak karena pendaftaran NPWP-nya gagal. Netizen tersebut mendapati pesan 'Data gagal disimpan, email sudah pernah dipakai' saat meng-input data-data pendaftaran NPWP lewat ereg.

"Saya mau ajukan pembuatan NPWP dan ditolak. Kemudian saya mau ajukan kembali tidak bisa. Dengan tampilan seperti ini. Bagaimana solusinya?" tanya seorang netizen kepada @kring_pajak, dikutip Senin (25/7/2022).

Merespons hal itu, DJP pun menyodorkan satu solusi. Wajib pajak diimbau melakukan pendaftaran NPWP kembali dengan menggunakan email lain yang belum terpakai. Hal ini karena sistem DJP telah merekam email lama wajib pajak yang akan digunakan sebelumnya sehingga perlu alamat email lain.

"Apabila Kakak mengalami kendala pada saat pendaftaran NPWP akun ereg dengan notifikasi 'Data gagal disimpan, email sudah pernah dipakai', silakan lakukan pendaftaran NPWP kembali dengan menggunakan email lain yang belum pernah dipakai," cuit DJP.

Bagi wajib pajak yang ingin mendaftarkan NPWP mekanismenya cukup mudah. Bagi wajib pajak orang pribadi, cukup mengisi formulir data pribadi pada laman ereg. Sementara bagi wajib pajak badan, perlu disiapkan akta pendirian badan serta KTP dan NPWP pengurus.

Sedangkan bagi wajib pajak perempuan yang sudah menikah dan ingin memiliki NPWP terpisah dari suami, perlu menyiapkan akta nikah, NPWP suami, dan kartu keluarga.

"Perlu diperhatikan, semua dokumen tidak boleh melebihi ukuran 2 MB ya," ujar Fibra.

Bicara soal pendaftaran NPWP, wajib pajak juga perlu ingat bahwa per 14 Juli 2022 pemerintah sudah menjalankan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias nomor KTP sebagai NPWP.

Bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui 2 mekanisme. Pertama, permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri. Kedua, secara jabatan.

Melalui kedua mekanisme itu, wajib pajak tetap mendapat NPWP dengan format lama alias 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Bagi wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk akan diberikan NPWP dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan.

Kemudian, bagi wajib pajak cabang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) dan tetap diberikan NPWP format 15 digit yang masih bisa dipakai sampai dengan 31 Desember 2023. (sap)