G-20 Gelar Tax Symposium, Bahas Kebijakan Pajak Pascakonsensus Global

JAKARTA, DDTCNews - Forum G-20 di bawah presidensi Indonesia akan menyelenggarakan Ministerial Tax Symposium pada 14 Juli 2022.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan pertemuan level menteri tersebut akan membahas beragam tantangan penerimaan pajak pada masa yang akan datang dan desain kebijakan setelah diterapkannya Pilar 1: Unified Approach serta Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

"Bagaimana model untuk tax policy dalam landscape perpajakan internasional yang sudah berubah terutama akibat penerapan Pilar 1 dan Pilar 2," ujar Mekar, Selasa (12/7/2022).

Dalam simposium tersebut tidak terdapat pembahasan secara khusus mengenai dampak solusi 2 pilar terhadap kebijakan dan insentif pajak yang diberikan oleh negara berkembang.

Meski demikian, Mekar mengatakan Indonesia telah meminta OECD menyampaikan laporan mengenai hal tersebut. "Indonesia sebagai Presiden G-20 memang meminta OECD menyiapkan 2 report dan framework terhadap isu-isu ini," ujar Mekar.

Untuk diketahui, melalui Pilar 1 yurisdiksi pasar bakal mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh korporasi multinasional meski perusahaan tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di yurisdiksi pasar.

Yurisdiksi pasar mendapatkan hak pemajakan atas 25% dari residual profit yang diterima perusahaan internasional yang tercakup pada Pilar 1. Korporasi multinasional yang tercakup pada Pilar 1 ialah perusahaan dengan pendapatan global di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10%.

Adapun melalui Pilar 2 negara-negara telah bersepakat untuk menerapkan pajak korporasi minimum global dengan tarif sebesar 15%. Korporasi multinasional dengan penerimaan di atas EUR750 juta per tahun wajib membayar pajak dengan tarif minimum sebesar 15% di manapun perusahaan beroperasi.

Bila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas. Pengenaan top-up tax dilakukan berdasarkan income inclusion rule (IIR). (sap)