Ekspor Konsentrat Tembaga Dilarang pada 2025, Kemenperin Harapkan Ini

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini aturan pelarangan ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda yang berlaku mulai 1 Januari 2025 bakal memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta menyebut pelarangan ekspor menjadi bagian dari upaya mendorong hilirisasi. Dia berharap Indonesia mampu memperkuat posisinya di pasar internasional.

"Hilirisasi harus menjadi fokus utama untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti katoda tembaga, tin plate, dan produk hilir lainnya," katanya, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Setia menuturkan Kemenperin terus memperkuat hilirisasi dan meningkatkan daya saing industri tembaga dan timah nasional. Terlebih, sektor tembaga dan timah juga memiliki peran penting dalam mendukung industri hilir, seperti otomotif, elektronik, peralatan listrik, dan energi terbarukan.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki cadangan tembaga sekitar 28 juta ton, sekaligus menjadi negara dengan cadangan tembaga terbesar ketujuh di dunia. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi produsen timah terbesar kedua dunia dengan kontribusi 14% terhadap total produksi global.

Menurutnya, potensi yang besar tersebut perlu dioptimalkan agar memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi ekonomi nasional. Sebab, industri tembaga dan timah juga memiliki tantangan utama, yaitu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Saat ini, lanjutnya, sebagian besar tembaga Indonesia diekspor dalam bentuk konsentrat dengan nilai tambah rendah.

Setia menyebut Kemenperin berencana membentuk material center untuk tembaga dan timah. Pusat bahan baku ini akan menjadi induk inovasi dan distribusi bahan baku yang terkoordinasi dengan baik untuk industri tembaga dan timah dalam negeri.

"Material center ini akan mendukung hilirisasi, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, serta memperkuat efisiensi rantai pasok sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekspor produk bernilai tambah tinggi," ujarnya.

Melalui Permendag 22/2023, pemerintah sempat melarang ekspor sejumlah produk tambang seperti konsentrat tembaga dan lumpur anoda pada 1 Juni 2024. Namun, pemerintah menunda larangan itu hingga 31 Desember 2024 melalui Permendag 10/2024. (rig)