PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi Tumbuh 5,02%, Presiden Jokowi: Sudah Bagus

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 November 2019 | 14:19 WIB
Ekonomi Tumbuh 5,02%, Presiden Jokowi: Sudah Bagus Presiden Joko Widodo. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menilai capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2019 sebesar 5,02% sudah cukup bagus.

Meski melambat, pertumbuhan ekonomi yang dicatatkan Indonesia harus disyukuri. Walaupun demikian, angka tersebut masih jauh dibandingkan dengan asumsi yang dipatok dalam APBN 2019 sebesar 5,3%.

“Sudah bagus, dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada yang sudah minus, ada yang menuju ke nol, ada yang berkurang sampai 1,5%, 1%, 2%. Ada yang dulu 7% kemudian anjlok di bawah 1%,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Kamis (7/11/2019).

Baca Juga:
Ekonomi Tumbuh 4,95%, Sri Mulyani Ungkap Faktor Pendorongnya

Dengan capaian tersebut, Presiden Jokowi meyakini potensi Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi masih besar. Dia juga berharap Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

Namun demikian, dia menegaskan masih ada agenda yang mendesak untuk diselesaikan. Dalam 5 tahun yang lalu, fokus pemerintah berada pada pembangunan infrastruktur. Menurutnya, konsentrasi pembangunan diarahkan pada jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik untuk mempercepat mobilitas barang dan jasa ke seluruh penjuru negeri.

Untuk lima tahun ke depan, pemerintah masih tetap akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan lebih fokus. Pembangunan infrastruktur akan difokuskan untuk akses dan penyambungan dengan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cukup besar.

Baca Juga:
Ekonomi Tumbuh 4,95 Persen, Peran Konsumsi Rumah Tangga Paling Besar

Presiden Jokowi sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyambungkan tol dengan kawasan industri, kawasan pertanian, dan kawasan pariwisata. Pembangunan bandara juga harus disambungkan dengan kawasan wisata.

“Pelabuhan dengan kawasan industri. Jadi, kita mulai lebih tajam,” katanya.

Presiden juga ingin agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa tepat waktu. Keterlambatan dalam proses pengadaan dapat mengurangi daya dorong APBN maupun APBD dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

“Ini tolong digarisbawahi, terutama sekali lagi belanja infrastruktur yang sangat sensitif terhadap waktu,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 09 November 2024 | 16:35 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Tumbuh 4,95%, Sri Mulyani Ungkap Faktor Pendorongnya

Selasa, 05 November 2024 | 11:45 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Tumbuh 4,95 Persen, Peran Konsumsi Rumah Tangga Paling Besar

Selasa, 05 November 2024 | 11:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

BPS Umumkan Ekonomi RI Cuma Tumbuh 4,95 Persen di Kuartal III/2024

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru