PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Ditarget Tumbuh 5,3-5,7 Persen, BKF: Sangat Mungkin

Dian Kurniati | Senin, 29 Mei 2023 | 11:13 WIB
Ekonomi 2024 Ditarget Tumbuh 5,3-5,7 Persen, BKF: Sangat Mungkin

Ilustrasi. Gedung Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

JAKARTA, DDTCNews - Proyeksi pemerintah yang mematok target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,3% hingga 5,7% dinilai cukup realistis mengingat perekonomian global terus menunjukkan penguatan.

Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Roni Parasian mengatakan target tersebut juga sejalan dengan proyeksi sejumlah lembaga internasional yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2024 akan lebih kuat ketimbang tahun ini.

"Sangat mungkin rentang pertumbuhan kita sesuai dengan yang disampaikan pemerintah kepada DPR," katanya dalam acara Nyibir Fiskal di Instagram, dikutip pada Senin (29/5/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Roni menuturkan dinamika perekonomian global memang akan memengaruhi kondisi dalam negeri. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang mengalami penguatan juga akan membawa dampak positif bagi Indonesia.

Proyeksi IMF Soal Ekonomi Global

IMF bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3% pada 2024, lebih kuat dari tahun ini yang diprediksi hanya tumbuh 2,8%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia seperti China, India, dan Asean juga diyakini menguat.

Berdasarkan data IMF, volume perdagangan internasional juga diproyeksi pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,5%, lebih tinggi dari tahun ini sebesar 2,4%. Adapun faktor-faktor domestik juga akan turut mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2024.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selain konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi diperkirakan bakal tumbuh tinggi sejalan dengan upaya pemerintah menuntaskan proyek-proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

"Kita paling tidak akan sejalan dengan negara-negara lain atau proyeksi yang disampaikan lembaga internasional bahwa perekonomian Indonesia lebih baik," ujar Roni.

Pada KEM-PPKF 2024, indikator ekonomi makro yang dipakai pemerintah sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024 di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,7%, inflasi 1,5%-3,5%, nilai tukar rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per dolar AS. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja