KEBIJAKAN PEMERINTAH

Efektif Kerek PAD, 65 Persen Pemda Bakal Terdigitalisasi pada 2023

Dian Kurniati | Selasa, 06 Desember 2022 | 16:30 WIB
Efektif Kerek PAD, 65 Persen Pemda Bakal Terdigitalisasi pada 2023

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan 65% pemerintah daerah sudah mengimplementasikan digitalisasi dalam transaksi keuangannya pada tahun depan.

Airlangga memandang digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah telah berdampak positif dalam pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, lanjutnya, digitalisasi juga akan memperbaiki pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah.

"Dalam digitalisasi daerah, kita melihat bahwa terdapat kenaikan PAD akibat elektronifikasi transaksi sampai dengan 11,1% per tahun," katanya dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Selasa (6/12/2022).

Baca Juga:
Tarif Pajak Dipangkas, Kemenkeu Harap Masyarakat Mau Investasi di SBN

Airlangga menuturkan digitalisasi telah membuat transaksi keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memasukkan peningkatan PAD sebagai faktor keberhasilan program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Progres optimalisasi PAD tercatat terus meningkat setiap tahun. Dari sekitar 38% pada 2018 menjadi 50% pada 2019 dan 74% pada 2020.

Airlangga menjelaskan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) bakal mendorong 65% pemda masuk kategori digital melalui berbagai program.

Baca Juga:
Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Pertama, melalui perluasan implementasi yang mendorong 34 pemda tingkat provinsi bekerja sama dengan platform digital nasional untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Satgas juga mendorong inovasi dan implementasi digitalisasi pajak dan retribusi daerah terutama pada pemda kategori maju, mendorong pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta mendukung perluasan jangkauan internet.

Kedua, penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan, di antaranya dengan mendorong transformasi badan pendapatan daerah dalam penyediaan layanan kanal digital, serta integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara nasional.

Baca Juga:
Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

Ketiga, penguatan monitoring dan evaluasi, seperti melalui survei indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

"Saya tentu berharap dukungan gubernur, bupati, wali kota, dan TP2DD ini menjadi besar dan penting," ujar Airlangga. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja