KINERJA FISKAL

Efek Pandemi, Rasio Belanja Bunga Utang Merangkak Naik

Muhamad Wildan | Jumat, 19 Mei 2023 | 17:30 WIB
Efek Pandemi, Rasio Belanja Bunga Utang Merangkak Naik

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat rasio belanja bunga utang terhadap PDB terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, utamanya sejak pandemi Covid-19.

Pada 2019, rasio belanja bunga utang terhadap PDB tercatat hanya sebesar 1,74% atau hanya senilai Rp275,5 triliun. Pada 2023, rasio bunga utang terhadap PDB telah mencapai 2,1% dan telah dianggarkan senilai Rp441,4 triliun.

"Di masa pandemi, kenaikan bunga utang disebabkan oleh penambahan outstanding utang termasuk penambahan pembiayaan utang untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," tulis pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024, dikutip Jumat (19/5/2023).

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Walau mencatatkan tren kenaikan, pemerintah berpandangan belanja bunga utang masih terkendali. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengendalikan belanja bunga utang adalah lewat burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melalui SKB I, II, dan III.

Lewat ketiga SKB ini, pemerintah mendapatkan akses pembiayaan secara langsung dari bank sentral dengan cost of fund yang lebih rendah. Tak hanya itu, terdapat sebagian biaya utang yang ditanggung oleh BI.

Secara jangka menengah, rasio belanja bunga utang terhadap PDB diharapkan menurun secara bertahap seiring dengan perbaikan pengelolaan utang, kondisi pasar SBN yang makin likuid, dan pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi.

Baca Juga:
Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Pada 2024, pemerintah berkomitmen untuk tetap menunaikan kewajiban pembayaran bunga utang guna menjaga akuntabilitas pengelolaan utang dan meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali.

Upaya yang akan diambil pada 2024 antara lain dengan melanjutkan pendalaman pasar keuangan domestik guna menurunkan imbal hasil SBN. Utang dari dalam negeri akan terus diandalkan untuk menciptakan kemandirian pembiayaan. Adapun utang luar negeri hanya akan digunakan sebagai pelengkap untuk menghindari crowding out effect.

Untuk diketahui, defisit anggaran pada 2024 diperkirakan mencapai 2,16% hingga 2,64% dari PDB atau senilai Rp496,6 triliun hingga Rp610,9 triliun. Adapun rasio utang pada 2024 diperkirakan mencapai 38,07% hingga 38,97% dari PDB. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Kamis, 19 Desember 2024 | 08:40 WIB UTANG PEMERINTAH

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.680 Triliun hingga November 2024

Selasa, 17 Desember 2024 | 15:10 WIB INFOGRAFIS PAJAK

15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra