KAMBOJA

Efek Corona, Pabrik Garmen dan Hotel Dapat Subsidi & Insentif Pajak

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 25 Februari 2020 | 13:24 WIB
Efek Corona, Pabrik Garmen dan Hotel Dapat Subsidi & Insentif Pajak

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews—Pemerintah Kamboja berjanji akan memberikan keringanan pajak kepada pabrik garmen yang terkena gangguan rantai pasokan akibat epidemi virus corona.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan sebagian upah pekerja akan dibayar oleh pemerintah jika produksi dihentikan. Hal ini lantaran pembatasan perjalanan dan karantina di China sangat mempengaruhi rantai pasokan industri garmen di Kamboja.

“Ketika operasional ditunda, pabrik akan membayar 40% dari upah minimum untuk pekerja, sementara pemerintah akan membayar tambahan upah tambahan sebesar 20%, sehingga total upah yang diterima pekerja 60%,” katanya di Phnom Penh, Selasa (25/2/2020).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Selain industri garmen, Hun Sen juga akan memberikan pembebasan pajak kepada pelaku hotel. Pembebasan pajak akan diberikan selama 4 bulan untuk membantu mengimbangi kerugian pada sektor pariwisata akibat virus corona.

Lebih lanjut, Hun Sen mengatakan virus corona atau Covid-19 merupakan tantangan yang dihadapi seluruh pemerintah dunia. Bahkan, epidemi ini telah menewaskan lebih dari 2.500 orang, sebagian besar di China, dan menyebar ke sekitar 28 negara

Untuk itu, pemeritah Kamboja menyiasatinya dengan fasilitas pajak. Apalagi, dampak Covid-19 terasa lebih cepat dari yang diproyeksikan, dan menyebabkan efek serius pada ekonomi di Asia sampai mendorong beberapa negara ke dalam kondisi krisis.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

“Dua sektor yang terkena dampak serius adalah sektor pariwisata karena wisatawan takut bepergian dan juga menghadapi beberapa pembatalan penerbangan dan sektor garmen saat ini kekurangan bahan baku untuk diproses,” kata Hun Sen.

Hun Sen menambahkan Covid-19 membuat turis asing yang datang ke Kamboja bulan ini turun sekitar 60% dan wisatawan Tiongkok turun hingga 90%. Adapun pembebasan pajak ini hanya berlaku untuk Provinsi Siem Reap.

“Saat ini, kami akan fokus membantu bisnis pariwisata di Siem Reap. Langkah ini diatur untuk membantu hotel dan guesthouse melanjutkan operasional dan mempertahankan usaha, serta daya saing, ”katanya.

Baca Juga:
Pacu Produksi Semen, Negara Ini Beri Insentif Pajak selama 2 Tahun

Kendati mendapat pembebasan pajak, pelaku hotel dan tempat inap lainnya di Provinsi Siem Reap tetap harus menyerahkan laporan pajaknya, dan melaporkan secara online PPN masa untuk keperluan penilaian pajak.

“Pemerintah akan membebaskan semua jenis pajak untuk hotel dan wisma yang telah terdaftar di departemen pajak di Siem Reap. Namun, tetap harus menyerahkan laporan pajaknya,” jelas Hun Sen seperti dilansir khmertimeskh. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI