AMERIKA SERIKAT

Dukungan Pajak Orang Kaya Sedikit Berkurang, Ada Apa?

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 11 Januari 2020 | 15:05 WIB
Dukungan Pajak Orang Kaya Sedikit Berkurang, Ada Apa?

Senator Elizabeth Warren dan Bernie Sanders.

MICHIGAN, DDTCNews – Dukungan terhadap kenaikan pajak orang kaya mulai sedikit berkurang. Hal ini menyusul kekhawatiran adanya efek negatif yang berisiko muncul terhadap perekonomian Amerika Serikat.

Berkurangnya dukunngan tersebut terlihat dari survei terbaru dari University of Michigan. Konsumen pada 2019 cenderung melihat rencana untuk menaikkan pajak pada orang kaya berisiko merusak perumbuhan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Penurunan pada 2019 kemungkinan mencerminkan penilaian konsumen tentang proposal yang lebih rinci kenaikan pajak untuk mengurangi ketidaksetaraan yang diajukan oleh Demokrat dalam debat pemilihan primer,” ujar Richard Curtin, Direktur Survei Konsumen University of Michigan.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Seperti diketahui, kenaikan pajak terhadap orang kaya menjadi janji kampanye utama hampir setiap kandidat presiden dari Demokrat. Senator Elizabeth Warren dan Bernie Sanders telah melangkah lebih jauh dan menyerukan pajak baru atas kekayaan, bukan hanya terkait penghasilan.

Dalam hasil penelitian tersebut, sekitar 43% konsumen yang disurvei pada bulan-bulan terakhir 2019 menyatakan pajak orang kaya kemungkinan akan membantu perekonomian. Persentase tersebut tercatat turun dari posisi setahun sebelumnya 49%.

Adapun jumlah responden yang mengatakan retribusi pada orang kaya akan membahayakan pertumbuhan ekonomi justru melonjak dari posisi sebelumnya 22% menjadi 31%. Sisanya, memperkirakan tidak akan ada perbedaan apapun dengan ada atau tidaknya pajak orang kaya.

Baca Juga:
AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

Dukungan untuk pajak pada orang kaya yang tergelincir itu bisa menandakan adanya masalah bagi Demokrat yang hampir secara universal menyerukan peningkatan tarif pajak penghasilan dan tarif capital gain tax pada penerima teratas.

Selama ini, Demokrat berpendapat pajak orang kaya sebagai cara untuk membayar program sosial dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Sayangnya, selera konsumen untuk pengenaan pajak itu justru bergeser sejalan dengan prospek perekonomian.

“Meskipun demikian, mengurangi ketidaksetaraan masih lebih disukai oleh konsumen,” imbuh Richard Curtin.

Baca Juga:
AS Mau Bantu Indonesia Gabung OECD, Joe Biden Ungkap Hal Ini

Tidak mengherankan, sekitar 75% dari Demokrat mengatakan pajak yang lebih tinggi akan menjadi keuntungan bagi ekspansi ekonomi. Sementara itu, 45% dari Republik mengatakan itu akan berbahaya.

Berdasarkan pendapatan, sekitar 2% dari penerima sepertiga teratas mengatakan akan pajak itu akan menumbuhkan ekonomi, turun dibandingkan setahun sebelumnya sebesar 18%.

Dalam makalah ekonom AS Doug Holtz-Eakin and Gordon Gray, pekerja diestimasi dapat kehilangan US$1,2 triliun dalam upah selama satu dekade jika versi pajak kekayaan Warren diberlakukan. Jumlah pendapatan yang hilang akan meningkat menjadi US$$1,6 triliun di bawah pungutan versi Sander.

Baca Juga:
Temui 12 Pimpinan Top Investor AS, Prabowo Yakinkan RI Masih Dipercaya

Retribusi – walaupun secara langsung hanya memukul ribuan wajib pajak yang sangat kaya – akan membebani sejumlah besar kegiatan ekonomi, yang akan mengarah pada penurunan investasi dan penurunan produktivitas. Beban itu pada akhirnya akan beralih ke pekerja dalam bentuk gaji yang lebih kecil.

“Anda tidak dapat mengambil sesuatu dari satu orang dan berpura-pura tidak ada konsekuensi di tempat lain,” kata Holtz-Eakin, seperti dilansir Bloomberg. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?