KOTA MATARAM

Duh, Penipuan Pajak di Kota Ini Masih Banyak

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 27 Februari 2021 | 14:01 WIB
Duh, Penipuan Pajak di Kota Ini Masih Banyak

Foto udara kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (25/1/2021). Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyampaikan agar wajib pajak waspada terkait dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan pejabat BKD. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj)

MATARAM, DDTCNews - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyampaikan agar wajib pajak waspada terkait dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan pejabat BKD.

Kepala BKD Syakirin Hukmi mengatakan adanya laporan penipuan pajak daerah yang mencatut pejabat BKD tersebut mengganggu kinerja BKD yang telah gencar melakukan penagihan aktif pada kuartal I/2021.

Syakirin menyampaikan BKD langsung merespons laporan penipuan tersebut dengan memberikan pesan kepada seluruh wajib pajak daerah agar waspada jika ada pihak-pihak mengatasnamakan ASN BKD menagih pajak langsung kepada pengusaha.

Baca Juga:
Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Imbauan juga disampaikan melalui akun media sosial BKD Kota Mataram. "Ada yang mengaku sebagai ASN BKD untuk menagih pembayaran pajak," katanya di Mataram, seperti dikutip Senin (22/2/2021).

Dia memaparkan modus penipuan kepada pengusaha paling banyak menyasar bisnis hotel dan restoran. Pelaku menggiring pengusaha untuk membayar kewajiban pajak daerah melalui transfer ke rekening pribadi.

Padahal, Pemkot Mataram sudah memiliki saluran tersendiri untuk membayar pajak daerah, yaitu melalui saluran perbankan yang sudah bekerja sama dengan BKD.

Baca Juga:
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Raup Rp46,78 Miliar

"Kami informasikan kepada masyarakat lebih masif lagi. Karena bukan seperti itu cara BKD mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak," ujarnya.

Selain itu, BKD juga akan melakukan penelusuran pelaku yang mengatasnamakan BKD dan meminta pengusaha membayar pajak melalui saluran tidak resmi.

Syakirin mengungkapkan kasus penipuan kepada pengusaha dengan menggunakan nama BKD sudah beberapa kali terjadi di Kota Mataram dan cukup merepotkan otoritas fiskal daerah.

"Kami belum sampai membuat laporan ke pihak berwajib [kepolisian]. Kami imbau dulu masyarakat agar tetap waspada," imbuhnya seperti dilansir radarlombok.co.id. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:00 WIB PROVINSI SUMATRA UTARA

Ada Opsen, Sumut Turunkan Tarif Pajak Kendaraan Jadi 1 Persen

Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:30 WIB KOTA BATAM

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China