INGGRIS

Duh, Kehilangan Penerimaan Pajak Tiket Pesawat Tembus Rp60 Triliun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 18 Mei 2021 | 10:30 WIB
Duh, Kehilangan Penerimaan Pajak Tiket Pesawat Tembus Rp60 Triliun

Seorang penumpang berjalan hendak memasuki pintu terminal 2 Bandara Heathrow London, Inggris. Departemen Keuangan Inggris merilis anjloknya penerimaan pajak tiket pesawat atau air passenger duty (APD) hingga £3 miliar atau setara Rp60 triliun selama pandemi Covid-19. (Foto: skytraxratings.com)

LONDON, DDTCNews - Departemen Keuangan Inggris merilis anjloknya penerimaan pajak tiket pesawat atau air passenger duty (APD) hingga £3 miliar atau setara Rp60 triliun selama pandemi Covid-19.

Rilis Depkeu menyebutkan anjloknya penerimaan APD karena adanya pelarangan dan pembatasan penerbangan internasional selama satu tahun terakhir. Pada periode April 2020-April 2021 realisasi setoran APD hanya £582 juta.

"Departemen Keuangan hanya menerima £582 juta dalam APD antara April 2020 dan April 2021, lebih rendah dibandingkan dengan sekitar £3,6 miliar per tahun sebelum pandemi," tulis keterangan Depkeu dikutip pada Selasa (18/5/2021).

Baca Juga:
Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Gloria Guevara dari asosiasi perjalanan wisata/World Travel and Tourism Council (WTTC) mengatakan kontribusi sektor pariwisata kepada produk domestik bruto (PDB) global anjlok hingga 62,5%. Situasi serupa terjadi pada kegiatan pariwisata Inggris.

Menurutnya, Inggris seharusnya sudah mulai membuka jadwal penerbangan ke negara dengan risiko rendah penyebaran virus. Destinasi seperti Spanyol, Italia, Prancis dan Yunani layak dipertimbangkan untuk dibuka kembali untuk lalu lintas udara.

"Ada harapan bahwa lebih banyak hotspot di Eropa yang masuk daftar hijau pada akhir Juli setelah dilakukan peninjauan berkala pada 7 Juni 2021 nanti," terangnya.

Baca Juga:
Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Sementara itu, Karen Dee dari asosiasi operator bandara menyatakan belum banyak perkembangan signifikan bagi kegiatan pariwisata di Eropa. Menurutnya, kegiatan penerbangan nyaris runtuh akibat pandemi.

"Menjadi mengecewakan bahwa jumlah negara dalam daftar hijau masih sangat terbatas dan orang yang sudah di vaksin masih harus tunduk pada regulasi pembatasan bepergian ke negara dengan risiko rendah," imbuhnya seperti dilansir dailymail.co.uk. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Selasa, 29 Oktober 2024 | 09:55 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Pentingnya Sertifikat ADIT untuk Hadapi Tantangan Lanskap Pajak Global

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 09:30 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 05 FEBRUARI 2025 - 11 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov