OPERASI GABUNGAN

Duet Sri-Susi Gagalkan Penyelundupan Lobster

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Oktober 2016 | 10:45 WIB
Duet Sri-Susi Gagalkan Penyelundupan Lobster (Foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Tim gabungan dari Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kepolisian RI berhasil berhasil menggagalkan penyelundupan lebih dari 404 ribu ekor benih lobster ke Singapura dan Vietnam.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengapresiasi kerja sama lintas sektoral tersebut karena selama ini telah berupaya mengamankan penerimaan negara.

“Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari penyelundupan di laut sepanjang tahun ini hampir mencapai Rp800 miliar,” ujarnya, Rabu (26/10).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Dia menambahkan penindakan sindikat sektor perikanan ini telah dilakukan di beberapa wilayah seperti Batam, Bandara Soekarno Hatta, Batam, Mataram, Bandara Ngurah Rai, Bandara Djuanda, Bandung dan Tanjung Emas.

Menurutnya aksi penyelundupan ini akan merugikan nelayan karena telah mengurangi kesempatan nelayan untuk mengembangkan budidaya lobster.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menata dan menjaga sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Dia juga menyatakan DJBC akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan jajaran Polri dan penegak hukum lainnya.

Sementara itu seperti dikutip laman DJBC, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan operasi gabungan ini merupakan sinergi positif untuk melindungi kekayaan laut Indonesia. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN