KINERJA FISKAL

DPR Soroti Kinerja Pajak APBN 2018

Redaksi DDTCNews | Selasa, 09 Juli 2019 | 13:58 WIB
DPR Soroti Kinerja Pajak APBN 2018

Ilustrasi suasana rapat paripurna DPR. 

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan pajak menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi di DPR. Hal tersebut dipaparkan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat setiap fraksi atas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018.

Fraksi Gerindra misalnya, setuju dengan catatan terkait pelaksanan APBN 2018. Salah satu catatannya adalah terkait dengan piutang perpajakan yang terus membengkak setiap tahun. Isu piutang perpajakan menjadi salah satu temuan auditor negara tahun ini.

“Menurut hasil audit pajak oleh BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] terdapat pengendalian penagihan pajak yang masih belum efektif,” kata Rahayu Saraswati di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/7/2019).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan lonjakan piutang perpajakan dari Rp58,6 triliun pada 2017 menjadi Rp81,4 triliun sebagai bukti masih lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius Kemenkeu untuk diselesaikan.

Sementara itu, Fraksi PDIP-P menyampikan pentingnya pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara terutama setoran pajak. Pasalnya, selama ini pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh moderat dalam beberapa tahun terakhir.

Situasi memanasnya perang dagang seharusnya bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan investasi asing. Dengan demikian, sumber penerimaan negara bisa bertambah dengan adanya kegiatan ekonomi sebagai kelanjutan investasi.

Baca Juga:
15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025

“Ke depannya pemerintah bisa lebih kreatif dalam menambah pendapatan negara, seperti menggunakan kesempatan perang dagang yang menguntungkan negara,” paparnya.

Kemudian, dalam penyampaian pandangan, Fraksi PKB juga menyoroti piutang pajak yang memiliki kecenderungan naik dalam beberapa tahun terakhir. Persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena setoran pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.

“Fraksi PKB mendesak pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan temuan-temuan BPK. terutama dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan karena meyumbang 80% dari pendapatan negara,” kata politisi PKB Siti Masrifah. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Selasa, 17 Desember 2024 | 15:10 WIB INFOGRAFIS PAJAK

15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025

Senin, 16 Desember 2024 | 11:13 WIB LAPORAN WORLD BANK

Tax Gap Indonesia Masih Tinggi, World Bank Beri Catatan ke Pemerintah

Senin, 16 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RI Butuh Optimalkan Penerimaan Pajak Demi APBN yang Lebih Sehat

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?