KINERJA FISKAL

DPR Soroti Kinerja Pajak APBN 2018

Redaksi DDTCNews | Selasa, 09 Juli 2019 | 13:58 WIB
DPR Soroti Kinerja Pajak APBN 2018

Ilustrasi suasana rapat paripurna DPR. 

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan pajak menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi di DPR. Hal tersebut dipaparkan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat setiap fraksi atas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018.

Fraksi Gerindra misalnya, setuju dengan catatan terkait pelaksanan APBN 2018. Salah satu catatannya adalah terkait dengan piutang perpajakan yang terus membengkak setiap tahun. Isu piutang perpajakan menjadi salah satu temuan auditor negara tahun ini.

“Menurut hasil audit pajak oleh BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] terdapat pengendalian penagihan pajak yang masih belum efektif,” kata Rahayu Saraswati di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/7/2019).

Baca Juga:
Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan lonjakan piutang perpajakan dari Rp58,6 triliun pada 2017 menjadi Rp81,4 triliun sebagai bukti masih lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius Kemenkeu untuk diselesaikan.

Sementara itu, Fraksi PDIP-P menyampikan pentingnya pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara terutama setoran pajak. Pasalnya, selama ini pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh moderat dalam beberapa tahun terakhir.

Situasi memanasnya perang dagang seharusnya bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan investasi asing. Dengan demikian, sumber penerimaan negara bisa bertambah dengan adanya kegiatan ekonomi sebagai kelanjutan investasi.

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

“Ke depannya pemerintah bisa lebih kreatif dalam menambah pendapatan negara, seperti menggunakan kesempatan perang dagang yang menguntungkan negara,” paparnya.

Kemudian, dalam penyampaian pandangan, Fraksi PKB juga menyoroti piutang pajak yang memiliki kecenderungan naik dalam beberapa tahun terakhir. Persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena setoran pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.

“Fraksi PKB mendesak pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan temuan-temuan BPK. terutama dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan karena meyumbang 80% dari pendapatan negara,” kata politisi PKB Siti Masrifah. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 15:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Kamis, 16 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Via Coretax DJP

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko