FILIPINA

DPR Ini Setujui Tambahan Insentif untuk Lansia dan Kelompok Difabel

Dian Kurniati | Rabu, 06 Maret 2024 | 13:30 WIB
DPR Ini Setujui Tambahan Insentif untuk Lansia dan Kelompok Difabel

Ilustrasi. 

MANILA, DDTCNews - Tiga komite di parlemen Filipina telah menyetujui revisi undang-undang yang akan memberikan tambahan insentif bagi warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda mengatakan salah satu insentif yang disiapkan yakni pembebasan pajak bagi lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya, pemberian insentif akan membantu meningkatkan kualitas hidup lansia dan penyandang disabilitas.

"RUU ini memuat usulan insentif yang komprehensif bagi para lansia dan penyandang disabilitas," katanya, dikutip pada Rabu (6/3/2024).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Salceda mengatakan negara perlu memberikan dukungan agar para lansia dan penyandang disabilitas memiliki kualitas hidup yang baik. Beberapa kebijakan pun disusun untuk meringankan beban ekonomi para lansia dan penyandang disabilitas.

Misalnya, kebijakan diskon atas sejumlah produk yang dapat dinikmati para lansia dan penyandang disabilitas. Melalui RUU, diusulkan pemberian diskon bulanan senilai PHP500 atau sekitar Rp140.695 atas pemberian bahan makanan bagi para lansia dan penyandang disabilitas.

Dia menyebut RUU juga bakal mengamanatkan pemerintah menyiapkan jalur untuk mendaftar sebagai para lansia atau penyandang disabilitas harus yang sederhana. Aplikasi bernama e-Gov Philippines Super App akan dirancang untuk mengidentifikasi lansia dan penyandang disabilitas serta mempermudah mereka mengakses layanan pemerintah.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Saat ini, pemerintah mencatat ada sekitar 2,3 juta lansia dan 670 penyandang disabilitas terdaftar di Filipina.

Ketua Komite Nasional lanjut Usia Franklin Quijano menyebut pengesahan RUU akan meringankan beban ekonomi para lansia. Pemberian insentif dinilai mendesak di tengah lonjakan laju inflasi hingga mencapai 3,4% pada Februari 2024.

"[RUU] ini akan sangat berarti bagi warga lansia," ujarnya dilansir msn.com.

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

Pada tahun lalu, Senator Lito Lapid juga sempat mengusulkan RUU yang memuat sejumlah insentif untuk para lansia. Salah satu usulan insentifnya yakni pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemberian makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Namun, pembahasan RUU tersebut tidak berlanjut. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra