KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Wajib Pajak Ikut PPS, Wamenkeu: Supaya Laporan Hartanya Bersih

Dian Kurniati | Rabu, 08 Juni 2022 | 14:45 WIB
Dorong Wajib Pajak Ikut PPS, Wamenkeu: Supaya Laporan Hartanya Bersih

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar terus mendorong wajib pajak segera mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Suahasil mengatakan PPS menjadi kesempatan yang baik bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan. Menurutnya, keikutsertaan dalam PPS akan membuat pelaporan harta wajib pajak menjadi lebih bersih dan komplet.

"Kami persilakan semua wajib pajak untuk yang masih punya harta yang belum terlaporkan untuk memanfaatkan PPS-nya supaya dia bersih laporannya, komplet," katanya, Rabu (8/6/2022).

Baca Juga:
PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Suahasil menuturkan PPS menyasar wajib pajak yang masih memiliki harta dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Menurutnya, wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan PPS sebelum periode programnya berakhir 3 pekan lagi.

Dengan program itu, lanjutnya, pemerintah berharap kepatuhan sukarela wajib pajak dapat menjadi lebih baik. Adapun PPS hanya diselenggarakan selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022, sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

"[PPS] terus [berlangsung], sampai akhir Juni kan," ujar Suahasil.

Hingga pagi ini, tercatat 66.102 wajib pajak telah mengikuti PPS, naik 4,08% dibandingkan dengan posisi hari sebelumnya. Harta bersih yang diungkapkan mencapai Rp138,04 triliun dengan PPh final yang dibayarkan senilai Rp13,83 triliun. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?