EKSTENSIFIKASI

Door to Door Berlanjut, Ini Fokus DJP

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 November 2018 | 16:54 WIB
Door to Door Berlanjut, Ini Fokus DJP

Door to door yang dilakukan petugas Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. (foto: akun Facebook Pajak Sumsel Babel)

JAKARTA, DDTCNews – Petugas Ditjen Pajak akan terus menjalankan kegiatan blusukan untuk menambah basis pajak. Kegiatan yang disebut door to door ini akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan secara umum petugas pajak akan lebih menyasar dua kelompok. Kedua kelompok ini adalah masyarakat yang belum mempunyai NPWP dan pelaku UMKM.

“Betul [untuk yang belum memiliki NPWP dan UMKM] dan itu sifatnya edukasi dan sosialisasi. Ini dilakukan untuk membina masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya,” katanya kepada DDTCNews, Rabu (14/11/2018).

Baca Juga:
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Kendati demikian, sambung Hestu, kegiatan door to door juga akan menyasar masyarakat yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak (WP). Untuk kelompok masyarakat ini, DJP akan berupaya untuk menjaga kepatuhan tetap tinggi.

Saat ditanya terkait efektif atau tidaknya kegiatan tersebut dalam upaya perluasan basis pajak, otoritas belum mempunyai hitungan yang presisi. Pasalnya, fokus kegiatan door to door ini menjadi wadah edukasi dan sosialisasi DJP.

“Dalam konteks ekstensifikasi kegiatan door to door menjadi salah satu metode. Jadi kita tidak lihat efektivitasnya secara pasti khusus untuk aktivitas ini. Namun, secara umum jumlah WP terus meningkat,” tegasnya.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Dalam pelaksanaan door to door, DJP mendelegasikan pendekatan kegiatan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Namun, ujar Hestu, panduan umum pelaksanaan tetap diberikan oleh Kantor Pusat DJP sebagai dasar kegiatan di lapangan.

“Kita berikan panduannya kepada Kanwil dan KPP, yang kemudian akan melakukan pendekatan sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci