Dongkrak Penerimaan, Pemerintah Bakal Ubah Rezim Pajak

ISTANBUL, DDTCNews – Pemerintah Turki mengubah rezim pajak yang saat ini berlaku guna mendongkrak penerimaan. Beberapa perubahannya adalah meningkatkan tarif PPh untuk orang berpenghasilan tinggi serta mengenakan pajak baru untuk hotel, properti, hingga layanan digital.

Mehmet Mus, Wakil Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan menjelaskan salah satu terobosan yang dilakukan adalah meningkatkan tarif PPh bagi orang yang menghasilkan pendapatan tahunan senilai lebih dari 100.000 lira (setara dengan Rp244,3 juta) dari 30% menjadi 40%.

“Tujuan dari undang-undang ini adalah mengenakan pajak yang lebih tinggi bagi yang berpendapatan tinggi, dan mengenakan pajak yang lebih rendah untuk kelompok yang berpenghasilan rendah,” terang Mus, Kamis (24/10/2019), seperti dilansir hurriyetdailynews.com.

Rancangan aturan ini, sambung Mus, diharapkan dapat diajukan pada parlemen sesegera mungkin. Melalui rancangan regulasi ini pemerintah juga akan meningkatkan jumlah bracket pajak dari 4 menjadi 7.

Pemerintah juga akan menghapus pengecualian PPh yang diberikan kepada atlet dan mengurangi tarif pajak perusahaan bagi perusahaan publik guna mendorong penawaran. Selain itu, tarif pajak penjualan atas valuta asing juga dikerek menjadi 0,002% dari yang saat ini berlaku sebesar 0,001%.

Draf aturan tersebut juga akan memberlakukan pajak baru atas properti yang bernilai tinggi. Berdasarkan proposal yang diajukan, pemilik rumah dengan nilai antara 5 juta lira hingga 7,5 juta lira (setara Rp18,3 miliar) akan membayar pajak sebesar 0,003% setiap tahunnya.

Sementara itu, tarif pajak untuk rumah yang memiliki nilai mencapai 10 juta lira akan dikenakan tarif 0,006%. Properti bernilai di atas 10 juta lira akan dikenai tarif 1%. Tidak hanya itu, rancangan peraturan baru ini juga memperkenalkan pajak untuk akomodasi hotel.

“Tarif pajak akomodasi hotel akan menjadi 1% untuk 2020 dan 2% setelahnya. Pajak akomodasi ini akan mulai berlaku pada April tahun depan,” jelas Muş.

Kemudian, draf aturan ini juga memperkenalkan pajak untuk layanan dan penjualan digital seperti game, musik, layanan media sosial, dan iklan. Pajak tersebut menyasar layanan digital yang disediakan di negaranya, terlepas dari ada tidaknya permanent establishment di Turki.

Adapun tarif yang diusulkan adalah sebesar 7,5% untuk segala jenis layanan digital. Lebih lanjut, seperti dilansir mondaq.com, pajak ini ditujukan untuk penyedia layanan digital dengan pendapatan di dalam Turki senilai lebih dari 20 juta lira atau pendapatan globalnya mencapai 750 juta euro. (kaw)