DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

MUKOMUKO, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) meminta pemerintah daerah menerbitkan surat edaran (SE) atau yang sejenisnya kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN). Isinya, imbauan agar ASN segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan juga memvalidasi data nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Permintaan tersebut disampaikan Dirjen Pajak Suryo Utomo melalui surat yang dikirimkannya kepada seluruh pemerintah daerah. Salah satunya, kepada Bupati Mukomuko Sapuan. Surat dirjen pajak tersebut disampaikan langsung oleh Kepala KP2KP Mukomuko Tomi Wiranto dan Kepala KPP Pratama Bengkulu Satu Nanik Triwahyuningsih kepada Sapuan.

"Agar bupati menerbitkan imbauan melalui surat edaran kepada seluruh ASN dan non-ASN di bawahnya untuk segera lapor SPT Tahunan 2022 dan memadankan NIK sebelum 28 Februari 2023," kata Nanik dilansir pajak.go.id, dikutip pada Sabtu (4/1/2023).

Penetapan 28 Februari 2023 sebagai deadline pelaporan SPT Tahunan bagi ASN ternyata bukan tanpa alasan. Nanik menyampaikan ASN diharapkan melaporkan SPT Tahunan dan memvalidasi NIK-nya secara lebih awal untuk menghindari penumpukan load pengakses DJP Online menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak pada umumnya.

Seperti diketahui, batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi ada 31 Maret 2023, sedangkan bagi wajib pajak badan adalah 31 April 2023.

"Kami mengantisipasi membludaknya wajib pajak yang datang ke kantor pajak atau yang mengakses DJP Online menjelang batas akhir nanti," kata Nanik.

Merespons permintaan DJP, Bupati Mukomuko Sapuan menyatakan kesiapannya untuk mendukung program otoritas pajak. Sapuan bahkan berjanji segera menindaklanjuti surat dirjen pajak dengan menyiapkan surat edaran bagi ASN tentang pelaporan SPT Tahunan dan validasi NIK sebagai NPWP.

"Demi kelancaran proses administrasi perpajakan masyarakat di Kabupaten Mukomuko, saya siap mendukung penuh dan akan segera menindaklanjuti kepada bidang terkait," tutur Sapuan.

Sebagai informasi, penggabungan NIK menjadi NPWP secara penuh mulai diberlakukan 1 Januari 2024. Wajib pajak perlu melakukan validasi data agar seluruh layanan administrasi nantinya bisa diakses dengan NIK yang tercantum pada e-KTP. (sap)