DJP Sebut PP 29/2020 Sudah Lengkap, Tidak Perlu Aturan Turunan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memastikan wajib pajak dapat segera memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2020 .

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pengaturan fasilitas PPh dalam PP No.29/2020 sudah lengkap. Dia menyebutkan penjabaran aturan dari PP dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK) tidak diperlukan.

“Sebenarnya sudah cukup jelas di PP 29/2020 tersebut, termasuk tata cara dan formulir pelaporannya juga sudah ada di situ. Jadi, tidak ada PMK terkait itu," katanya Senin (22/6/2020).

Yoga menuturkan kebutuhan untuk membuat aturan setingkat PMK tidak diperlukan karena semua ketentuan relatif lengkap. Salinan lampiran beserta konten dalam PP No.29/2020, sambungnya, sudah bisa menjadi panduan untuk memanfaatkan lima fasilitas PPh yang tersedia.

Khusus untuk aturan terkait sumbangan yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto juga dibuat secara spesifik khusus untuk sumbangan terkait Covid-19. Sehingga, pengaturannya berbeda dengan PP No.93/2010.

Hestu menambahkan penerbitan PMK terkait PP No.29/2020 baru diperlukan jika pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pemberlakuan insentif. Namun, dia menjelaskan perpanjangan masa berlaku insentif lewat PMK tidak berlaku untuk insentif PPh terkait buyback saham.

"PP 29/2020 ini tidak perlu ada PMK-nya lagi, kecuali apabila periodenya akan diperpanjang melewati 30 September 2020," imbuh Hestu.

Adapun jenis kegiatan yang bisa mendapatkan fasilitas PPh adalah. Pertama, produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan, antiseptic hand sanitizer, dan disinfektan dapat menerima tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya produksi yang dikeluarkan.

Kedua, sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19. Wajib pajak yang memberikan donasi atau sumbangan dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 dapat memperhitungkan donasi atau sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Ketiga, penugasan di bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19. Tenaga kesehatan serta tenaga pendukung kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lain dari pemerintah dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0%.

Keempat, penyediaan harta untuk digunakan dalam penanganan Covid-19. Wajib pajak yang menyewakan tanah, bangunan atau harta lainnya kepada pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 mendapatkan penghasilan sewa dari pemerintah. Mereka dapat menerima penghasilan tersebut secara penuh karena dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0%.

Kelima, pembelian kembali saham di bursa efek. Selain memberikan fasilitas untuk kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa tarif PPh emiten 3% lebih rendah dari tarif PPh badan. Ini diberikan kepada emiten yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa (stock buyback). (kaw)