KINERJA 2019

DJP Sebut Lebih dari 60 KPP Punya Kinerja Bagus

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 Januari 2020 | 20:30 WIB
DJP Sebut Lebih dari 60 KPP Punya Kinerja Bagus

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews – Puluhan kantor pelayanan pajak (KPP) disebut-sebut memiliki kinerja penerimaan yang bagus pada 2019.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan hingga akhir 2019, terdapat puluhan unit kerja vertikal yang memiliki kinerja bagus. Untuk level KPP, kinerja tersebut diukur dari realisasi penerimaan terhadap target dan laju pertumbuhan secara tahunan.

“[Yang kinerjanya] bagus itu sudah lebih dari 60-an unit kerja vertikal,” katanya kepada DDTCNews, Senin (6/1/2020).

Baca Juga:
Tindak Lanjuti Aktivasi Akun PKP, Fiskus Kunjungi Alamat Perusahaan

Menurut Yon, sekitar 60-an unit kerja yang memiliki kinerja bagus tersebut berasal dari seluruh level KPP. Level KPP tersebut adalah KPP Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO), KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Namun demikian, Yon masih enggan membeberkan lebih lanjut KPP mana saja yang memiliki kinerja bagus pada tahun lalu. Menurutnya, jumlah KPP dengan kinerja ciamik lebih banyak dari tahun fiskal 2018. Data lengkap menurutnya akan disajikan dalam rilis APBN selama tahun fiskal 2019.

“[KPP dengan kinerja bagus] mungkin lebih banyak dibanding tahun lalu [2018]. Datanya masih dirapikan," imbuhnya.

Baca Juga:
Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Sebelumnya, Kemenkeu memaparkan penerimaan seluruh regional tidak mencapai target. Otoritas fiskal mengatakan pada 2019 ada tantangan yang cukup besar di sisi penerimaan. Tantangan tersebut lebih banyak dikarenakan kondisi ekonomi global.

Dalam laporan semester I/2019, Kementerian Keuangan memproyeksi penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai 91% atau senilai Rp1.437,5 triliun. Dengan demikian, otoritas memproyeksi shortfall – selisih kurang realisasi dan target – penerimaan pajak tahun ini senilai Rp140 triliun.

Namun, belakangan muncul pemberitaan di media nasional bahwa penerimaan pajak 2019 hanya senilai Rp1.319,66 triliun atau 83,65% dari target Rp1.577,56 triliun. Sebelumnya, DDTC Fiscal Research memproyeksi dalam skenario terburuk, penerimaan pajak 2019 bisa hanya sekitar 83,6% dari target. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 18:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Tindak Lanjuti Aktivasi Akun PKP, Fiskus Kunjungi Alamat Perusahaan

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi