KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Ada 3 Jenis Insentif yang Terdampak Pajak Minimum Global

Muhamad Wildan | Selasa, 24 Oktober 2023 | 11:15 WIB
DJP Sebut Ada 3 Jenis Insentif yang Terdampak Pajak Minimum Global

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat setidaknya ada 3 jenis insentif pajak yang bakal terdampak signifikan oleh penerapan pajak minimum global sebagaimana dimaksud pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menyebut insentif yang bakal terdampak langsung oleh pajak minimum global antara lain tax holiday, supertax deduction atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), dan tax allowance.

"Kalau memang kepada perusahaan diberikan tax holiday 100% karena penanaman modalnya di atas Rp500 miliar, ini sudah jelas terdampak karena tarif pajak efektifnya di bawah 15%, bahkan bisa 0%," katanya, Selasa (24/10/2023).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Dalam seminar bertajuk Indonesia Siap Menyongsong Pilar 2 BEPS 2.0: Menjembatani Paradoks Global Minimum Tax vs Tax Holiday Regime, Mekar juga menjelaskan efek kebijakan pajak minimum global terhadap fasilitas supertax deduction dan tax allowance.

Menurutnya, fasilitas supertax deduction atas kegiatan litbang berpotensi terdampak pajak minimum global apabila biaya litbang yang dikeluarkan wajib pajak sangat besar dan menyebabkan tarif pajak efektif turun menjadi lebih rendah dari 15%.

Begitu juga dengan fasilitas tax allowance. Fasilitas itu berpotensi terdampak oleh pajak minimum global jika penanaman modal yang menjadi dasar pemberian tax allowance sangat besar dan menekan tarif pajak efektif menjadi di lebih rendah dari 15%.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Untuk memitigasi permasalahan ini, lanjut Mekar, pemerintah Indonesia akan melakukan redesain pemberian insentif. Menurutnya, kehadiran Pilar 2 membuka ruang bagi Indonesia untuk memberikan insentif nonpajak.

"Ada riset yang menyebutkan insentif pajak bukan urutan pertama yang menjadi pertimbangan bagi investor luar negeri. Jadi, ketentuan Pilar 2 ini memberikan ruang bagi kita untuk memberikan insentif lain untuk foreign direct investment (FDI)," ujarnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Wahyu Hidayat menilai insentif pajak yang bersifat income based seperti tax holiday, tax holiday di KEK, dan tax holiday di IKN bakal terdampak cukup signifikan oleh kehadiran Pilar 2.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sebab, pemerintah melalui tax holiday memberikan insentif dalam bentuk full exemption atau partial exemption yang mengurangi tarif pajak efektif secara signifikan.

Sementara itu, insentif pajak yang bersifat expenditure based juga berpotensi menurunkan tarif pajak efektif di bawah 15% jika besaran pengurangan pajak yang diberikan dan profitabilitas wajib pajak penerima insentif.

Contoh insentif pajak yang masuk dalam kategori expenditure based ialah tax allowance, investment allowance, dan supertax deduction. Insentif itu bersifat expenditure based karena besaran fasilitas yang diberikan tergantung pada biaya investasi yang dikeluarkan.

"Dari tax allowance ini ada yang tarif pajak efektifnya masih tetap 15% sehingga aman dan tak perlu dikenai top-up tax. Namun, ada juga yang tarif pajak efektifnya di bawah 15% sehingga sisanya harus dikenai top-up tax. Mungkin tidak terlalu besar, tetapi lumayan," tutur Wahyu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN