KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Ada 3 Jenis Insentif yang Terdampak Pajak Minimum Global

Muhamad Wildan | Selasa, 24 Oktober 2023 | 11:15 WIB
DJP Sebut Ada 3 Jenis Insentif yang Terdampak Pajak Minimum Global

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat setidaknya ada 3 jenis insentif pajak yang bakal terdampak signifikan oleh penerapan pajak minimum global sebagaimana dimaksud pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menyebut insentif yang bakal terdampak langsung oleh pajak minimum global antara lain tax holiday, supertax deduction atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), dan tax allowance.

"Kalau memang kepada perusahaan diberikan tax holiday 100% karena penanaman modalnya di atas Rp500 miliar, ini sudah jelas terdampak karena tarif pajak efektifnya di bawah 15%, bahkan bisa 0%," katanya, Selasa (24/10/2023).

Baca Juga:
Batas Waktu Pemberitahuan Keberatan Wajib Pajak yang Tak Penuhi Syarat

Dalam seminar bertajuk Indonesia Siap Menyongsong Pilar 2 BEPS 2.0: Menjembatani Paradoks Global Minimum Tax vs Tax Holiday Regime, Mekar juga menjelaskan efek kebijakan pajak minimum global terhadap fasilitas supertax deduction dan tax allowance.

Menurutnya, fasilitas supertax deduction atas kegiatan litbang berpotensi terdampak pajak minimum global apabila biaya litbang yang dikeluarkan wajib pajak sangat besar dan menyebabkan tarif pajak efektif turun menjadi lebih rendah dari 15%.

Begitu juga dengan fasilitas tax allowance. Fasilitas itu berpotensi terdampak oleh pajak minimum global jika penanaman modal yang menjadi dasar pemberian tax allowance sangat besar dan menekan tarif pajak efektif menjadi di lebih rendah dari 15%.

Baca Juga:
Kanwil DJP Jakarta Utara Berhasil Realisasikan Target Pajak 2024

Untuk memitigasi permasalahan ini, lanjut Mekar, pemerintah Indonesia akan melakukan redesain pemberian insentif. Menurutnya, kehadiran Pilar 2 membuka ruang bagi Indonesia untuk memberikan insentif nonpajak.

"Ada riset yang menyebutkan insentif pajak bukan urutan pertama yang menjadi pertimbangan bagi investor luar negeri. Jadi, ketentuan Pilar 2 ini memberikan ruang bagi kita untuk memberikan insentif lain untuk foreign direct investment (FDI)," ujarnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Wahyu Hidayat menilai insentif pajak yang bersifat income based seperti tax holiday, tax holiday di KEK, dan tax holiday di IKN bakal terdampak cukup signifikan oleh kehadiran Pilar 2.

Baca Juga:
Permanent Safe Harbour Pajak Minimum Global, Pajak Tambahan Bisa Nol

Sebab, pemerintah melalui tax holiday memberikan insentif dalam bentuk full exemption atau partial exemption yang mengurangi tarif pajak efektif secara signifikan.

Sementara itu, insentif pajak yang bersifat expenditure based juga berpotensi menurunkan tarif pajak efektif di bawah 15% jika besaran pengurangan pajak yang diberikan dan profitabilitas wajib pajak penerima insentif.

Contoh insentif pajak yang masuk dalam kategori expenditure based ialah tax allowance, investment allowance, dan supertax deduction. Insentif itu bersifat expenditure based karena besaran fasilitas yang diberikan tergantung pada biaya investasi yang dikeluarkan.

"Dari tax allowance ini ada yang tarif pajak efektifnya masih tetap 15% sehingga aman dan tak perlu dikenai top-up tax. Namun, ada juga yang tarif pajak efektifnya di bawah 15% sehingga sisanya harus dikenai top-up tax. Mungkin tidak terlalu besar, tetapi lumayan," tutur Wahyu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Januari 2025 | 18:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Kanwil DJP Jakarta Utara Berhasil Realisasikan Target Pajak 2024

Kamis, 23 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Surat Keterangan PP 55/2022 di Coretax DJP

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Januari 2025 | 19:30 WIB DDTC TOWN HALL 2025

DDTC Town Hall: From Vision to Action, Empowering Tomorrow

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:25 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dilaksanakan Mulai Bulan Depan

Kamis, 23 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Surat Keterangan PP 55/2022 di Coretax DJP

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:45 WIB DDTC TOWN HALL

Town Hall 2025, DDTC Apresiasi dan Dukung Pengembangan Karier Pegawai

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Tarif PBB-P2 Lahan Produksi Lebih Rendah, Bisa Dukung Ketahanan Pangan

Kamis, 23 Januari 2025 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sederet Kondisi yang Bikin WP Tidak Kena Denda Telat Lapor SPT Masa

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:40 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Seminar DDTC Academy soal P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper di Era Coretax