IMPLEMENTASI AEOI

DJP Klaim Siap Tangani Lonjakan Data

Redaksi DDTCNews | Kamis, 30 Agustus 2018 | 09:58 WIB
DJP Klaim Siap Tangani Lonjakan Data Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak, Iwan Djuniardi. (DDTCNews - Doni Agus Setiawan)

JAKARTA, DDTCNews – Setelah lembaga keuangan domestik menyetor data pada awal tahun ini, pemerintah akan mengimplementasikan penuh automatic exchange of information atau AEoI pada bulan depan.

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak, Iwan Djuniardi memastikan baik infrastruktur dan sistem TI DJP siap menghadapi lonjakan data dari pihak eksternal, antarotoritas pajak. Pasalnya, pembenahan sudah dilakukan sejak 2015.

"AEoI ini sudah siap data-datanya [domestik] juga sudah masuk semua, cuma ya kan karena masih pertama kali masih banyak kesalahan data yang masuk. Sekarang kita lagi bersihkan kok dan siap untuk di implementasikan September," katanya, Rabu (29/8/2018).

Baca Juga:
Terbaru! Simak Perkembangan Negara yang Terapkan Pajak Minimum Global

Salah satu tantangan untuk menghadapi keterbukaan informasi keuangan, menurutnya, ada pada kapasitas penyimpanan data dan keamanan. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk mengoperasikan sistem big data yang baru juga penting.

Tingkat kapasitas sistem big data ini, sambungnya akan ditingkat dari posisi sekarang 600 terabyte menjadi 1,2 petabyte. Menurut Iwan, hal ini masih akan menjadi tantangan tersendiri karena data scientist DJP masih kurang dan pendidikannya mahal.

Sementara, aspek keamanan data merupakan syarat krusial suatu yurisdiksi dalam bertukar informasi dalam skema AEoI. Dia menyebut ada dua poin penting dalam aspek ini, yakni melindungi data wajib pajak (WP) dan mencegah penyalahgunaan data oleh petugas pajak alias abuse of power.

Baca Juga:
Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Terkait keamanan ini, dia memberi contoh bahwa seluruh jaringan komputer DJP di Indonesia harus joint domaindan dapat dikontrol kantor pusat. DJP tidak sendirian untuk memastikan derajat keamanan data WP. Ada sejumlah mitra yang mengasistensi otoritas.

“Jadi ketahuan siapa mengakses apa dan apakah sesuai dengan lingkup kerjanya. Data ini dijamin keamanannya. Untuk desktop management, ada beberapa mitra dari Singapura, AS, OECD dan mitra lain agar data ini tidak bocor,” jelas Iwan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Terbaru! Simak Perkembangan Negara yang Terapkan Pajak Minimum Global

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko