DJP Jatim II Imbau Wajib Pajak Segera Lakukan Pemadanan NIK-NPWP

SIDOARJO, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II mencatat sudah lebih dari 84% NIK dari wajib pajak telah terintegrasi dengan NPWP.

Data tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin dalam media briefing. Sampai dengan 18 Januari 2023, sudah ada 3,03 juta dari 3,58 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib pajak yang sudah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Kami mengimbau wajib pajak orang pribadi dalam negeri segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP melalui portal DJP Online www.pajak.go.id agar manfaat integrasi dapat segera dirasakan,” ujarnya, dikutip dari siaran pers yang diterima DDTCNews, Rabu (25/1/2023).

Seperti diketahui, penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi akan mulai diimplementasikan secara penuh pada 1 Januari 2024. Simak pula ‘Sebelum Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak Diminta Validasi Data ini’.

Penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut merupakan bagian dari reformasi yang tengah dilakukan DJP. Ada beberapa pilar reformasi perpajakan, yakni organisasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan.

Pada pilar peraturan perundang-undangan, perbaikan regulasi telah dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pemerintah juga sudah menerbitkan aturan turunan UU HPP. Simak ‘Jelang Akhir Tahun, 4 PP Baru Turunan UU HPP Terbit Semua’.

“Pengaturan dalam keempat peraturan pemerintah tersebut bukanlah pengaturan baru, melainkan pelaksanaan atau elaborasi dari UU HPP sehingga tidak lepas dari UU HPP,” imbuhnya.

Terkait dengan UU HPP, Vita menjelaskan mengenai ketentuan PPh atas natura/kenikmatan serta perubahan lapisan kena pajak dan tarif PPh orang pribadi. Vita juga menjelaskan tentang rencana simplifikasi mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan skema tarif efektif (TER).

Menurutnya, tarif efektif ini akan tersedia dalam 3 tabel tarif yang sudah memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Skema ini akan memudahkan penghitungan karena wajib pajak tinggal mengalikan tarif efektif tersebut dengan penghasilan bruto setiap masa pajaknya.

Dalam kesempatan tersebut, Vita juga menjabarkan beberapa topik mengenai kinerja Kanwil DJP Jawa Timur II. Salah satunya terkait dengan performa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Tingkat penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi pada 2022 Kanwil DJP Jawa Timur II tercatat sebesar 100,73%. Tercatat ada sebanyak 863.671 SPT Tahunan yang telah disampaikan wajib pajak.

Sejalan dengan capaian kepatuhan formal wajib pajak tersebut, kinerja penerimaan hingga 31 Desember 2022 tercatat senilai Rp26,47 triliun atau tumbuh 21,5% dari kinerja pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut setara dengan 114,73% dari total target senilai Rp23,07 triliun.

Adapun pada 2023, Kanwil DJP Jawa Timur II memiliki target penerimaan senilai Rp26,21 triliun. Sebagai upaya pengamanan penerimaan, otoritas melakukan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak strategis dan wajib pajak kewilayahan.

Otoritas juga melakukan kegiatan Pemeriksaan, tindakan penagihan berupa lelang serentak, dan penegakan hukum berupa pemeriksaan bukti permulaan (bukper) tindak pidana perpajakan sebanyak 16 berkas selesai lengkap, penyidikan selesai berjumlah 5 berkas, serta penyerahan 3 orang tersangka berikut barang bukti ke kejaksaan.

“Saya sampaikan beberapa hal, antara lain capaian kinerja, apa yang sudah kami lakukan, dan beberapa update ataupun penambahan penjelasan [atas] beberapa isu yang beredar di publik secara umum agar terdapat kesamaan persepsi kebijakan perpajakan,” imbuh Vita.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengucapkan terima kasih atas peran serta awak media yang selama ini telah mendukung kegiatan ataupun program-program kerja DJP, khususnya Kanwil DJP Jawa Timur II. Kesempatan itu menjadi forum komunikasi langsung DJP dengan awak media. (kaw)