ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Pengaktifan NPWP NE Bisa Dilakukan Secara Online

Redaksi DDTCNews | Kamis, 12 Mei 2022 | 16:47 WIB
DJP Ingatkan Lagi, Pengaktifan NPWP NE Bisa Dilakukan Secara Online

Unggahan DJP terkait dengan pengaktifan kembali NPWP non-efektif beberapa waktu lalu.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak bahwa pengajuan permohonan pengaktifan kembali nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang berstatus non-efektif (NE) bisa dilakukan secara online.

Melalui unggahan di media sosial, DJP menyampaikan permohonan aktivasi wajib pajak NE bisa dilakukan melalui layanan telepon Kring Pajak di nomor 1500 200 dan live chat di laman pajak.go.id. Layanan ini dibuka setiap hari kerja.

"Informasi dan validasi data terkait permohonan pengaktifan kembali WP NE melalui contact center dapat Kakak lihat pada pajak.go.id," tulis akun Kring Pajak, Kamis (12/5/2022).

Baca Juga:
Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Selain secara online, pengajuan pengaktifan kembali NPWP bisa dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan formulir permohonan dan dokumen pendukung ke KPP terdaftar.

Permohonan pengaktifan kembali WP NE ini bisa disampaikan langsung atau melalui pos dan jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat ke KPP terdaftar. Formulir permohonannya bisa diunduh wajib pajak melalui tautan ini.

Catat, berikut ini adalah informasi yang perlu disiapkan dalam pengaktifan kembali NPWP Non-Efektif:
1. NPWP
2. Nama
3. NIK (untuk wajib pajak orang pribadi)
4. Alamat tempat tinggal
5. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP
6. Nomor telepon atau nomor ponsel yang terdaftar pada sistem informasi DJP
7. EFIN (electronic filing identification number) dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo, bagi wajib pajak badan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Faktur Pajak Approved Tapi Tidak Muncul di Coretax, Harus Bagaimana?

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi