DJP Harap Segera Diundangkan, Ini Pokok-Pokok Omnibus Law Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau yang biasa disebut omnibus law perpajakan kepada DPR pada Jumat (31/1/2020).

Hal ini disampaikan Ditjen Pajak (DJP) dalam siaran pers berjudul ‘Jaga Ekonomi Indonesia, Pemerintah Berharap Omnibus Law Perpajakan Dapat Segera Diundangkan’ yang diterbitkan pada hari ini, Selasa (11/2/2020) bersamaan dengan acara Ngobras di Kantor Pusat DJP.

“Rancangan omnibus law ini disusun untuk membantu memperkuat perekonomian Indonesia dengan cara memberikan sejumlah fasilitas perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi, meningkatkan keadilan dan kesetaraan berusaha, serta meningkatkan kualitas SDM,” jelas DJP.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam rancangan omnibus law perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian dan gejolak ekonomi global, pemerintah bermaksud mengeluarkan sejumlah kebijakan yang diharapkan meningkatkan investasi, antara lain:

1. Penurunan tarif PPh Badan secara bertahap menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022, kemudian menjadi 20% mulai tahun pajak 2023;
2. Penurunan tarif PPh Badan yang go public menjadi 3% lebih rendah dari tarif umum mulai tahun pajak 2021;
3. Penghapusan PPh atas dividen sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia;
4. Penyesuaian tarif PPh pasal 26 atas penghasilan bunga; dan
5. Pengaturan mengenai fasilitas perpajakan, antara lain tax holiday, super deduction, dan fasilitas pajak daerah.

2. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan berusaha
Untuk memperkuat ekonomi Indonesia, perlu menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) yang akan didorong dengan cara:

1. Pemajakan transaksi digital yang dilakukan oleh penjual atau marketplace luar negeri;
2. Pemerintah pusat dapat menetapkan satu tarif pajak daerah yang berlaku nasional;
3. Rasionalisasi pajak daerah termasuk pembatalan peraturan daerah yang menghambat investasi, dan
4. Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai selain yang telah diatur dalam UU tentang Cukai

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Untuk memperkuat ekonomi Indonesia, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan inovasi dan membuka lapangan kerja baru. Untuk mempercepat pencapaian tujuan ini maka pemerintah ingin meningkatan jumlah pekerja ahli dan profesional dari luar negeri yang bekerja di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan agar WNA yang bekerja di Indonesia hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber di Indonesia (tidak atas seluruh penghasilan) untuk empat tahun pertama.

4. Mendorong kepatuhan pajak sukarela
Untuk membantu meningkatkan kepatuhan sukarela, pemerintah bermaksud memperbaiki administrasi perpajakan melalui pengaturan ulang:

1. Ketentuan pengkreditan PPN; dan
2. Sanksi dan imbalan bunga, yang diusulkan mengacu pada suku bunga pasar.

Mengingat pentingnya tujuan-tujuan tersebut serta untuk mengantisipasi tantangan ke depan terkait situasi global akhir-akhir ini, sambung DJP, pemerintah berharap pembahasan RUU ini dapat secepatnya dimulai.

“Dan dengan memperhatikan masukan dari publik dan dunia usaha, dapat segera diundangkan demi membantu menjaga dan memperkuat perekonomian Indonesia,” imbuh DJP. (kaw)