PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Gandeng Bank, Pengguna E-Banking Bakal Terima Notifikasi PPS

Muhamad Wildan | Jumat, 14 Januari 2022 | 15:30 WIB
DJP Gandeng Bank, Pengguna E-Banking Bakal Terima Notifikasi PPS

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) meminta bantuan perbankan untuk ikut menyosialisasikan program pengungkapan sukarela (PPS) kepada wajib pajak.

Ditjen Pajak Suryo Utomo mengatakan saat ini penggunaan internet banking dan ATM sudah sangat besar. Sosialisasi melalui sistem perbankan diharapkan dapat menambah jumlah masyarakat yang mengenal PPS.

"Walau kita siaran di luar tapi secara sistem kalau kita bisa memanfaatkan akan menjadi lebih powerful. Tidak hanya sosialisasi, tapi juga memberikan kemudahan ketika mereka ingin ikut," ujar Suryo dalam Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit Bagi Sektor Perbankan, Kamis (13/1/2022).

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Melalui internet banking, Suryo mengatakan perlu ada notifikasi yang memberitahukan adanya PPS ketika nasabah masuk ke dalam landing page.

Bila nasabah ingin mengetahui lebih lanjut mengenai PPS, maka nasabah bisa menekan tombol tersebut untuk diperkenalkan mengenai PPS.

"Konten bisa kita siapkan, tapi approval untuk memasukkan cerita (story) itu ke dalam sistem menjadi sesuatu yang saya pikirkan," ujar Suryo.

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Untuk diketahui, PPS adalah voluntary disclosure program yang diselenggarakan bagi wajib pajak yang sebelumnya mengikuti tax amnesty dan wajib pajak orang pribadi atas harta tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan pada tahun pajak 2020.

Per 13 Januari 2022, tercatat sudah ada 3.747 wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya melalui PPS. Total harta bersih yang diungkap wajib pajak mencapai Rp2,33 triliun dengan total PPh final yang dibayar atas harta bersih mencapai Rp272,14 miliar. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Lidya 15 Januari 2022 | 08:12 WIB

Makin deg-degan. DJP makin garang. Mending ikut tax amnesty sekarang drpd kena denda 300% besok. 😗

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Minggu, 22 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Sabtu, 21 Desember 2024 | 12:01 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

PPN Tetap Naik Jadi 12% Per Januari 2025, PPh Final UMKM Diperpanjang

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra