PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Gandeng Bank, Pengguna E-Banking Bakal Terima Notifikasi PPS

Muhamad Wildan | Jumat, 14 Januari 2022 | 15:30 WIB
DJP Gandeng Bank, Pengguna E-Banking Bakal Terima Notifikasi PPS

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) meminta bantuan perbankan untuk ikut menyosialisasikan program pengungkapan sukarela (PPS) kepada wajib pajak.

Ditjen Pajak Suryo Utomo mengatakan saat ini penggunaan internet banking dan ATM sudah sangat besar. Sosialisasi melalui sistem perbankan diharapkan dapat menambah jumlah masyarakat yang mengenal PPS.

"Walau kita siaran di luar tapi secara sistem kalau kita bisa memanfaatkan akan menjadi lebih powerful. Tidak hanya sosialisasi, tapi juga memberikan kemudahan ketika mereka ingin ikut," ujar Suryo dalam Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit Bagi Sektor Perbankan, Kamis (13/1/2022).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Melalui internet banking, Suryo mengatakan perlu ada notifikasi yang memberitahukan adanya PPS ketika nasabah masuk ke dalam landing page.

Bila nasabah ingin mengetahui lebih lanjut mengenai PPS, maka nasabah bisa menekan tombol tersebut untuk diperkenalkan mengenai PPS.

"Konten bisa kita siapkan, tapi approval untuk memasukkan cerita (story) itu ke dalam sistem menjadi sesuatu yang saya pikirkan," ujar Suryo.

Baca Juga:
Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Untuk diketahui, PPS adalah voluntary disclosure program yang diselenggarakan bagi wajib pajak yang sebelumnya mengikuti tax amnesty dan wajib pajak orang pribadi atas harta tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan pada tahun pajak 2020.

Per 13 Januari 2022, tercatat sudah ada 3.747 wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya melalui PPS. Total harta bersih yang diungkap wajib pajak mencapai Rp2,33 triliun dengan total PPh final yang dibayar atas harta bersih mencapai Rp272,14 miliar. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Lidya 15 Januari 2022 | 08:12 WIB

Makin deg-degan. DJP makin garang. Mending ikut tax amnesty sekarang drpd kena denda 300% besok. 😗

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Minggu, 20 Oktober 2024 | 07:30 WIB PER-8/PJ/2022

Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja